TENGGARONG - Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan 34 Mobil Dinas (Mobdin) ke Pemkab, rabu (30/8). Sekretaris Dewan (Sekwan) M Ridha Dharmawan mengatakan upaya ini merupakan bentuk dukungan DPRD Kukar menertibkan inventarisir aset berupa Mobdin yang dimiliki Pemkab.

“Lebih cepat lebih baik, jumlahnya 34 untuk yang tahap pertama ini, nanti masih ada lagi, karena selama ini masih ada beberapa mobil yang masih di bengkel, itu juga akan kita serahkan,” kata Ridha kepada koran kaltim kemarin.

Ia berharap agar Mobdin yang saat ini sudah menjadi tanggung jawab Pemkab segera diproses secara tertib. Menurutnya jika memang harus segera di pindah tangan-kan sebaiknya dilakukan secara cepat.

“Harus secepatnya agar tidak ada lagi pejabat yang tidak berhak justru memegang kendaraan, kita harap seperti itu dan segera melelang kendaraan yang usianya diatas 10 tahun karena biaya perawatannya sangat besar dan bisa menambah beban daerah,” harapnya.

Terpisah, Kasubag Penyimpanan dan Distribusi Sekkab Bagian Perlengkapan Aulia Wirahman menjelaskan pihaknya menyambut baik langkah yang dilakukan Sekretariat DPRD Kukar, menurutnya dengan dikembalikannya 34 Mobdin ini turut membantu progres Pemkab dalam upaya penertiban aset yang dimiliki. 

“34 ini hanya seperempatnya saja dari jumlah keseluruhan aset Mobdin yang kita punya, masih banyak yang berkeliaran. Jadi tahapan progres yang kita lakukan ialah inventarisir dulu, setelah semua sudah lengkap terkumpul baru kita serahkan ke bagian aset selaku pengelola,” jelas Aulia.

Pihaknya berkeyakinan semua aset Mobdin jika sudah lengkap terkumpul peruntukannya bisa dimaksimalkan secara baik. Seperti diketahui bersama sejak 2015 Pemkab Kukar sudah tidak ada lagi pengadaan. 

“Untuk total adal 113 unit, jadi dikurang 34 ini jadi sisanya perlahan-lahan kita inventarisir, kita juga terbantu karena Bawaskab ikut membantu juga. Dan mengacu pada Perbup Nomor 56 yang berhak mendapat mobil itu eselon tiga keatas. Jadi kami berkeyakinan unit yang ada ini nantinya bisa diperuntukkan bagi pejabat yang berhak. Termasuk kedepannya Pemkab akan menyiapkan perjanjian bagi pengguna Mobdin, hal ini untuk menghindari adanya permasalahan yang sama,” ujarnya.

Senada dengan ini, Kasubid Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Toni Bowo Satoto menegaskan saat ini Bagian Perlengkapan, Bawaskab dan Bagian aset terus berkoordinasi dan sinergi agar invetarisir penertiban Mobdin segera rampung. “Kami tidak memiliki target sampai kapan, yang pasti target kita secepatnya karena progres selalu ada,” tegas Toni. (hei)