SAMARINDA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Samarinda menolak pemutaran Film G30S/PKI kepada anak-anak. Alasannya karena film tersebut mengandung unsur kekerasan.

Diketahui, wacana pemutaran mencuat dari merebaknya dukungan pemutaran ulang oleh sejumlah masyarakat. Namun menurut Ketua Harian KPAI Samarinda, Aji Suwignyo, adegan dalam film tersebut tidak layak dipertontonkan ke publik khususnya anak-anak.  

“Kalau untuk belajar sejarah kami sepakat saja tapi untuk ditontonkan kepada anak-anak itu enggak layak,” katanya Minggu (24/9) kemarin.

Kata Aji banyak adegan dan naskah film yang tidak sepantasnya dita­yangkan. Lagi pula film itu bernuansa kekerasan. Kalau pemerintah ingin bersikeras menayangkan, ada beberapa hal yang perlu direvisi.  

“KPAI tidak sepakat, karena ada adegan kekerasan dan kata-kata yang vulgar diucapkan,” sambungnya.

Pihaknya juga menambahkan dalam memberi pemahaman sejarah kepada anak tentang G30S/PKI, diperlukan metode yang berbeda. Sekadar menampilkan film soal kejadian tersebut lanjutnya tidak cukup. 

“Cuma beberapa adegan sangat ekstrem. Itu bisa pengaruhi psikologis anak. KPAI tidak menolak film itu tapi perlu diubah dengan cara yang bisa sesuai pemahaman anak-anak,” tegasnya.

Terkait seruan adanya rencana nonton bareng di sekolah lanjutnya perlu dipikirkan lagi. Pertimbangannya adalah banyak adegan yang kurang pas dilihat oleh anak-anak dalam film buatan Arifin C Noer. 

“Film G30S/PKI sarat dengan ragam kekerasan dan sadisme. Anak usia segitu gemar meniru. Perkembangan cara pikir dan bersikap pada anak lebih banyak distimulus oleh proses lingkungan termasuk apa yang ditonton mereka,” jelas Aji. 

Dia lebih sepakat kalau ingin mengajarkan sejarah agar menyesuaikan dengan daya paham anak-anak. Sekolah pun tidak buru-buru langsung melakukan nobar.

Aji pun menambahkan KPAI kota belum mendapat arahan tertulis dari pusat. Meski KPAI pusat sudah melayangkan surat keberatan kepada presiden. 

“Kami tunggu arahan dari KPAI pusat. Kalau sudah ada tembusan mungkin kami akan bersurat juga kepada gubernur, wali kota, dan pihak lainnya,” imbuh Aji. (rs)