SAMARINDA - Ketua Organisasi Gabungan Transportasi Kaltim Kamariyono mengatakan pihaknya akan kembali mendatangi Dinas Perhubungan Kaltim, Selasa (26/9). Aksi ini buntut kesepatakan antara Organtrans dan Dishub Kaltim, me­ngenai pembekuan sementara operasional taksi online (Grab Car, Go Car, dan Uber) di Kaltim selama belum adanya pengganti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 26 tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak  Dalam Trayek yang telah di cabut Mahkamah Agung (MA).

Dalam kesepakatan sebelum­nya Dishub Kaltim melalui Kepala Dinas Perhubungan Salman Lumoindong menjanjikan akan mengirimkan surat atas nama Gubernur Kaltim kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo menyangkut pembekuan operasional hingga peraturan pengganti diterbitkan.

“Kemarin itu kan kami berikan waktu, mereka (Dishub) minta 2-3 hari, kami kasih satu minggu, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada tindakan,” ujar Kamariyono saat di konfirmasi Senin (25/9) siang kemarin.

Para sopir dan pengusaha angkutan umum akan meminta penjelasan dari Dishub Kaltim progres permohonan pembekuan tersebut. Mereka menilai Dishub terkesan menarik ulur waktu. Tuntutan Orgatrans, lanjut dia amat jelas. Karena dengan dicabutnya Permenhub 26 tersebut, artinya taksi onlien tak lagi punya legitimasi untuk beroperasi.  Namun faktanya mereka masih terus berjalan.  

“Kalau kami konvensional kan jelas, ada trayeknya.  Mudah dikenali, nah mereka itu kan tak ada identitas.  Kami bayar pajak, Kir dan lain-lain, sedang­kan mereka apa,” tuturnya.

Namun demikian, ia mengaku pihaknya tetap menghormati proses yang tengah berjalan. “Sudah sepekan belum ada keputusan, besok (hari ini) jam 11 kami akan meminta kejelasan. Saya meminta kepada Dishub segera menutup operasionalnya.

 Pasti aksi kalau besok belum ada keputusan, karena Dishub berat se­belah. Kami sudah, bicara baik-baik tapi kalau tak ada kepastian besok. Hari Rabu kami akan aksi lagi,” tutupnya. (rs)