BALIKPAPAN - Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Kaltim, Brigjen Pol Raja Haryono mensinyalir pengendalian dan peredaran narkotika dilakukan pengedar yang berada di lapas masih terus berjalan hingga kini. Sejumlah kejadian menguatkan fakta yang tidak terbantah atas setiap kejadian peredaran narkoba di luar Lapas.

“Dia sudah ada di lapas tapi bisa kendalikan dari dalam. Tentu keluar pertanyaan kok bisa? Kalau saya jawab nanti ada ketersinggungan dengan kewenangan tataran instansi lain. Tapi silahkan bapak ibu tanyakan sendiri,” ungkapnya dalam paparan materi pada Gerakan Pertamina Anti Narkoba & HIV/AIDS bersama BNNP di Kantor Besar PT Pertamina (Persero) Balikpapan, kemarin.

Bahkan jenderal bintang satu ini menyebutkan lapas dan rutan kerap menjadi “kampus bagi bagi napi -napi lain (luar narkotika) sebagai media belajar menjadi pengedar. Dan ini diakui sebagai fakta dan memang terjadi.

“Dulunya dia jambret, pencuri eh keluar dari LP tahu-tahu sebagai pengedar. Kenapa jadi pengedar? Pak saya sudah ‘kuliah’ sekolah di Hotel Borneo yang ada teralis besi. Siapa gurunya? Para pengedar dari jaringan-jaringan itu. Jadi dia berpikir kalau saya curi sepeda motor ketangkap dibakar tapi kalau jual ini kamu untung sekian, aman kamu. Badan besar bertato tadinya kasus tindak kekerasan tapi sekarang tidak lagi jadi ngedar. ‘Sekolah’ di sana dan ini fakta dan kejadian. Nah ini yang harus sama-sama kita lakukan pencegahan,” bebernya.

Raja mengatakan secara nasional jumlah penyalahgunaan narkoba sudah mencapai angka 6 juta dengan perhitungan 2,5 persen dari jumlah penduduk. Setiap harinya orang meninggal karena narkoba mencapai 50 orang atau 1.500 tiap bulan orang mati sia-sia karena zat berbahaya ini dengan usia dari 10-59 tahun.

Kaltim menurutnya masuk dalam uruatan ketiga secara nasional berdasarkan hasil kajian UI dan BNN pada 2016 lalu. Untuk pencegahan bahaya narkoba, BNNP Kaltim bersama Pemprov Kaltim juga sudah melakukan MoU dan kerjasama.

“Kita buat MoU dengan provisni dan buat materi dimasukan dalam kurikulum pendidikan. Provinsi pertama yang dimasukan di dinas pendidikan diterapkan dari TK, SD, SMP dan SMA itu Kaltim yang pertama. Dan ini sudah diberlakukan diseluruh Kalimantan Timur,” bebernya

Dia menambahkan daerah perbatasan Kaltim-Kaltara seperti Kabupaten Nunukan kerap menjadi pintu masuk peredaran narkoba yang kini menjadi salah satu konsentrasi menekan masuknya barang haram itu. 

“Kita tekan agar kita tidak masuk peringkat tiga. Kalau zero tidak bisa ya minimal jangan di bawah peringkat tiga lah,” tukasnya. (din)