JAKARTA - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami penurunan laba selama kuartal III 2017. Pertamina tercatat mengalami penurunan laba sebesar 27 persen, sementara, Perusahaan Listrik Negara (PLN) turun 72 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan terus memantau neraca keuangan perusahaan BUMN. Terutama BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan pembangunan.

“Kita akan terus memantau neraca dari BUMN terutama yang penting, yang menjalankan tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Baik infrastruktur maupun industri seperti listrik, minyak dan neraca itu kita lihat dari neraca rugi labanya sama aset yang mereka miliki,” ujar Menteri Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah akan mempertimbangkan kembali apabila terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan turunnya kinerja sejumlah BUMN. Namun, apabila hal tersebut diakibatkan oleh kepentingan internal perusahaan maka direksi perusahaan diminta mencari solusi yang tepat. 

“Kalau sebagian itu adalah karena kebijakan pemerintah maka kita juga akan carikan solusi yang berasal dari kebijakan pemerintah juga. Tapi kalau urusannya adalah efisiensi, kemampuan untuk menutup kebocoran, kemampuan untuk memaksimalkan penerimaan mereka itu adalah urusan menajemennya,” jelasnya.

Menteri Sri Mulyani juga akan meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama menteri teknis terkait mengkaji mengenai penyebab menurunnya sejumlah laba perusahaan BUMN. 

Sebelumnya, laba PT Pertamina pada kuartal ketiga 2017 menurun 27 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Sebagai informasi, laba Pertamina kuartal ketiga tercatat sebesar USD 1,99 miliar, sementara tahun lalu sebesar USD 2,83 miliar. 

Penurunan laba juga dirasakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tercatat laba bersih PLN periode Januari-September 2017 sebesar Rp 3,06 triliun atau turun 72 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 10,98 triliun. (mdc)