Home >> Balikpapan >> Hingga November, Pajak Daerah Capai 89,43 Persen

Hingga November, Pajak Daerah Capai 89,43 Persen

BALIKPAPAN – Hingga November 2016, penerimaan pajak daerah Balikpapan mencapai Rp351 miliar atau 89,43 persen dari target Rp393 miliar. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota hingga kini telah mencapai Rp415 miliar atau 73,27 persen dari target Rp566 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Balikpapan Muhammad Noor optimistis sampai akhir tahun perolehan pajak akan tercapai. Begitupula dengan raihan dari PAD 2016.
Ia meyakini waktu yang tersisa satu bulan di tahun 2016 ini dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah hingga 100 persen seperti BPHTB akan tersetor di akhir tahun. “BPHTB biasanya akan dibayarkan akhir tahun, para pengusaha kan biasanya begitu. Sebab, BPHTB ini jual beli. Jadi optimistis saja akhir tahun nanti tercapai targetnya, tinggal sedikit lagi,” ujar Noor, kemarin.
Dia merinci perolehan pajak daerah itu terdiri dari 11 pajak daerah kota Balikpapan. Dari 11 pajak daerah di antaranya pajak hotel terealisasi 91,31 persen, pajak restoran 89,80 persen, pajak hiburan 88,37 persen, pajak reklame sebesar 82,45 persen, pajak penerangan jalan 92 persen, pajak parkir pajak air tanah 89 persen persen, pajak sarang burung walet 72 persen, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 319 persen, pajak bumi bangunan 83 persen dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan terealisasi 90,04 persen.
“Dari 11 pajak daerah yang terealisasi pajak mineral bukan logam naik tajam, dan ini membuktikan bahwa potensi pajak di sektor itu cukup besar,” katanya.
M Noor menjelaskan pada sektor mineral bukan logam dan tanah ada pengecualian untuk galian rumah tangga, pipa PDAM, dan tiang listrik. Namun pajak mineral bukan logam di Balikpapan potensinya besar. “Tinggal bagaimana petugas dari Badan Lingkungan Hidup mensurvei dan menghitung. Sebab perhitungannya ada di BLH,” jelasnya.
Ia mengatakan, melonjaknya penerimaan pada sektor mineral bukan logam dikontribusi oleh kegiatan penggalian yang dilakukan kontraktor dalam pengerjaan proyek pemerintah, seperti PT Waskita yang kini menggarap proyek Waduk Teritip. “Jadi kalau ada proyek pemerintah, bukannya tidak dipungut pajak. Pihak ketiga yang mengerjakan proyek itu yang kena kewajiban membayar pajak,” ucapnya.
Noor menyebutkan target realisasi pajak daerah akan naik dari target tahun ini. Pada nota penjelasan RAPBD 2017 akhir pekan lalu, disebutkan PAD mencapai Rp613 miliar. “Beberapa potensi pajak daerah di beberapa sektor akan terus didorong oleh pemerintah kota. Kita akan coba pastikan lagi besaran PAD 2017 nanti,”tandasnya.
Diketahui, target PAD Balikpapan tahun 2016 mencapai Rp351 miliar lebih. Kini, realisasi mencapai Rp415 miliar lebih atau 73,27 persen. (din)