Dipublish: 11 September 2013, 21:20

IJPP MInta BKD Transparan

TANA PASER – Dugaan bau tak sedap kecurangan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 di Paser mulai menyeruak. Disinyalir, beberapa formasi kuota rekruitmen CPNS sengaja “dihilangkan” dari daftar lembaran penetapan tambahan formasi CPNS formasi umum Kabupaten Paser 2013 yang dirilis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Paser.
Di pengumuman formasi CPNS 2013 Kabupaten Paser yang dirilis BKD Paser diketahui ada perbedaan jumlah, antara alokasi yang diumumkan BKD Paser dengan jumlah alokasi yang dikeluarkan di BKD Kaltim seperti yang dirilis di situs http://kaltimbkd.info/index.php/id/berita-dan-artikel/berita-prov/2382-rapat-koordinasi-pengadaan-cpns-kabkota-se-kaltim-tahun-2013.
Jika dari data yang dirilis BKD Kaltim jumlah sebanyak 130, jumlah alokasi formasi umum yang dibeber di dinding kantor BKD “hanya” 111 kuota. Yang menjadi pertanyaan, dimana sisa 19 kursi yang hilang? Tentu saja, kejanggalan ini menjadipertanyaan di kalangan masyarakat, hingga memunculkan adanya isu jual beli kursi CPNS di Paser.
“Setelah kami cek di situs BKD Kaltim, jumlah formasi untuk Paser 130 kursi. Tapi yang diumumkan di Kantor BKD cuma 111.  Yang benar mana?,” beber salah satu warga yang menuding adanya konspirasi rencana jual beli kursi PNS.
Kejanggalan juga terjadi pada formasi yang dibutuhkan. Seperti pada formasi penyuluh kesehatan masyarakat. Jika menilik ilmu yang dipelajari, seharusnya yang dibutuhkan untuk mengisi formasi ini bukan kualifikasi dari pendidikan D III analis kesehatan, tapi sarjana kesehatan masyarakat.
“Kalau DIII Analis kesehatan tidak diajarkan tentang penyuluhan kesehatan. Harusnya sarjana kesehatan masyarakat,” beber calon pendaftar yang merasa dirugikan yang meminta namanya tidak dipublikasikan kepada Koran Kaltim (11/9).
Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis dan Penulis Paser (IJPP) Isnan Rahardi mengatakan, kalau dilihat dari formasi yang tercantum dalam situs BKD Kaltim, seharusnya dalam pengumuman yang dikeluarkan BKD Paser mencantumkan alasan atau penjelasan mengenai perbedaan kuota CPNS yang dialokasikan.
“Sebagai bagian dari pemerintah BKD Paser harusnya bisa menjelaskan dengan lebih transparan terkait kuota CPNS yang sebenarnya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan multi persepsi di tengah masyarakat, hanya karena tidak adanya penjelasan mengenai perbedaan jumlah kuota yang dialokasikan antara BKD Kaltim dengan BKD Paser,” bebernya kepada Koran Kaltim.
Jadi menurutnya, tidak salah jika publik mempertanyakan kebenaran kuota CPNS di Paser, mengingat pengumuman dikeluarkan oleh dua sumber resmi pemerintah tapi berbeda data. (san)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger