Breaking News
Home >> PEMPROV KALIMANTAN UTARA >> Irianto Berharap Partisipasi Warga Ikut Berantas Pungli
BERANTAS PUNGLI: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk memberantas pungli.
BERANTAS PUNGLI: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk memberantas pungli.

Irianto Berharap Partisipasi Warga Ikut Berantas Pungli

Hari Ini, Satgas Saber Pungli Kaltara Dikukuhkan

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tidak main-main dalam menangani persoalan Pungutan Liar (Pungli). Setelah menandatangani Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.601/2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Kalimantan Utara (Satber Pungli Kaltara), Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie rencananya akan mengukuhkan tim Satgas Saber Pungli di Mapolda Kaltim, pada hari ini, Jumat (18/11).
Irianto mengatakan, Satgas tersebut dibentuk merupakan tindak lanjut dari atas terbentuknya Satgas Saber Pungli di tingkat nasional. Satgas Saber Pungli di tingkat nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah, ujar Irianto, Kamis (17/11).
Disampaikan, tugas utama Satgas Saber Pungli adalah mendukung kinerja Presiden RI Joko Widodo dalam program pemberantasan pungli di Indonesia. Dia berharap, satgas yang terbentuk di Kaltara dapat memberantas praktek pungli yang selama ini bukanlah hal baru.
Pemprov Kaltara mendukung bagian dari paket kebijakan hukum pertama Presiden Joko Widodo. Karena itulah kita berusaha bergerak cepat untuk menindaklanjuti peraturan presiden, jelasnya.
Selain itu, Irianto juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara agar bisa menindaklanjutinya dengan mengeluarkan edaran yang dimungkinkan setiap institusi agar menyiapkan tim satgas saber pungli. Sebab, selain memiliki kewenangan operasi tangkap tangan, arahan tersebut juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4288/sj tanggal 1 November 2016.
Dalam hal ini tak lupa saya berpesan agar Satgas Saber Pungli dapat melaksanakan kewenangan ini dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi dan bertanggungjawab. gunakan kepercayaan yang diberikan secara bijak. agar kedepannya semua urusan terkait fungsi dan kewenangan satgas ini berjalan lancar dan maksimal, jelasnya.
Irianto juga berharap, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan pungli. Jika menemukan indikasi pungli, Irianto meminta agar masyarakat segera melaporkannya dengan menyertakan bukti otentik. Jangan hanya mengandalkan dari satgas saber pungli supaya tidak menimbulkan fitnah karena mencari-cari kesalahan saja. (adv)