Breaking News
Home >> PPU - Paser >> Iuran BPJS di PPU 5 Persen dari Gaji Bulanan

Iuran BPJS di PPU 5 Persen dari Gaji Bulanan

TANA PASER – Kantor Layanan Operasional Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (KLO BPJS) Kesehatan Kabupaten Paser, Kamis (6/10), menggelar jumpa pers di kantor KLO BPJS, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot.
Hadir pada kegiatan ini, Kepala Divisi Regional VIII BPJS Kesehatan Ni MAS Ratna Sudewi, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan Muhammad Fakhriza, Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan (UPMP4) Agus Ramlan Hidayat serta Kepala KLO BPJS Kesehatan Paser Noormini.
Kepala Divisi Regional VIII Ratna menyampaikan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19/2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, karena dipandang perlu adanya penyesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
Diantaranya, peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Terdiri atas, Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya. “Untuk PPU, terdiri dari PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta serta pekerja yang tidak termasuk diantaranya tetapi menerima upah,” katanya.
Sedangkan PBPU, lanjut Dia, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang bukan penerima upah. Seperti, investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan termasuk janda, duda atau anaknya. Serta bukan pekerja yang termasuk mampu membayar iuran. “Dalam Perpres ini, PPU dan anggota keluarganya meliputi, PPU, isteri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah. Sebanyak-banyaknya lima orang,” ucapnya.
Dikatakan, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Apabila pemberi kerja secara nyata tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja dari yang bersangkutan bisa mendaftarkan dirinya selaku peserta jaminan kesehatan. “Apabila pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Dijelaskan, setiap PBPU wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Begitu pula bagi setiap orang bukan pekerja. (sur)