Breaking News
Home >> Samarinda >> Jaang Siap Terima Keluhan Pungli
TERIMA LAPORAN: Syaharie Jaang membuka akun Facebook di gadget miliknya.
TERIMA LAPORAN: Syaharie Jaang membuka akun Facebook di gadget miliknya.

Jaang Siap Terima Keluhan Pungli

Bisa dari Akun Facebook, Laporan Wajib dengan Bukti

SAMARINDA – Menindaklanjuti banyaknya keluhan mengenai pungutan liar (pungli) dari masyarakat, Walikota Samarinda Syaharie Jaang kini mencetuskan perang melawan pungli. Ia pun siap menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengadukan adanya pungli.
“Pantau saja facebook saya itu, silahkan bagi masyarakat yang mau mengadu saya pasti buka. Bahkan meskipun responnya pun lama atau hanya saya baca, namun pasti saya sampaikan kepada instansi terkait,” ucap Jaang kepada harian ini kemarin.
Dalam pertemuannya bersama awak media, Jaang tak segan menunjukkan beberapa keluhan masyarakat yang masuk dalam akun facebooknya. “Hampir setiap hari saya sebenarnya sudah menerima berbagai keluhan dari masyarakat. Meskipun ada keluhan yang tidak benar namun setelah itu saya telusuri lagi kebenarannya dengan menanyakan langsung kepada instansi terkait. Jadi sekali lagi saya persilahkan kepada masyarakat yang mengetahui ada praktek pungli bisa dilaporkan untuk segera ditindak lanjuti,” papar Jaang.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu sungkan mengadukan jika memang memiliki bukti, sehingga bisa langsung diadukan kepada instansi terkait.
Senin (17/10) lalu Jaang sudah mengeluarkan instruksi nomor 067/457/014.01 terkait pungli di lingkungan Pemkot Samarinda. “Dalam instruksi tersebut saya sudah menyatakan perang terhadap praktek pungli dalam bentuk apapun terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Sanksi juga sudah jelas kepada pegawai atau pejabat yang melakukan pungli bisa langsung diberhentikan atau dibebaskan dari tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” papar Jaang.
Selain itu Jaang juga memerintahkan untuk membuat alamat, nomor atau media sosial khusus untuk dalam pengaduan pungli serta membentuk satuan petugas dari setiap SKPD.
Jaang dua hari lalu memang sudah mengeluarkan instruksi kepada semua pimpinan SKPD yang isinya tak akan memberi ampun kepada pegawai dan atasan yang membiarkan adanya pungli. “Atasan langsung pegawai harus melakukan pengawasan langsung. Atasan yang melakukan pembiaran juga bisa terkena sanksi dicopot dari jabatannya. Sedangkan pegawai yang melakukan pungli dibebastugaskan dan menghadapi sanksi disiplin,” kata Jaang dalam instruksinya tersebut.
Lima butir keharusan kepada pegawai yang harus dilakukan dalam instruksi Jaang yaitu melaksanakan atau memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat tanpa ada pungutan diluar yang sudah resmi diatur dalam peraturan perundang-undangan, atasan langsung melakukan pengawasan secara berjenjang, pegawai yang terbukti melakukan pungli akan dibebastugaskan dari tempatnya bekerja dan pelanggarannya akan disidang oleh TP2D.
“Semua pimpinan SKPD wajib menyediakan nomor telepon atau kotak pengaduan bagi masyarakat. Nomor telepon tempat mengadu dipajang di tempat terbuka. Terakhir, untuk memberantas pungli, pimpinana SKPD wajib bekerjasama dengan pihak yang terkait,” kata Jaang dalam instruksinya.
Terpisah, Pj Sekkot H Hermanto mengatakan, masyarakat yang menjadi korban pungutan liar saat menyampaikan aduan kepada aparat berwenang wajib menyampaikan bukti telah menjadi korban, baik berupa rekaman percakapan maupun foto-foto. “Kami akan tindak, bukan hanya yang melakukan pungli, tapi yang melambat-lambatkan pelayan juga bisa disanksi,” ucap Hermanto.
Pelaksanaan instruksi walikota akan dipantau setiap minggu sedangkan aduan masyarakat wajib ditindaklanjuti atasan pegawai yang diadukan hari pertama pengaduan masuk.
Pimpinan SKPD yang satuan kerjanya berada di garis terdepan pelayanan, seperti kelurahan, kecamatan, badan perizinan, dinas pendapatan, dan sebagainya, wajib mengontrol setiap hari kualitas pelayanan oleh pegawainya. “Camat dan lurah juga tidak berhak mengutip uang dari SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang ditandatanganinya dengan menetapkan sekian persen dari harga tanah. Peraturan seperti itu tak berlaku lagi,” tegasnya. (ms315/net)