Home >> Politik >> Jalankan Perda OPD, Bakal Ada Mutasi SKPD 2017
DPRD BULUNGAN: Dewan meminta supaya penempatan Kepala SKPD harus handal dan profesional.
DPRD BULUNGAN: Dewan meminta supaya penempatan Kepala SKPD harus handal dan profesional.

Jalankan Perda OPD, Bakal Ada Mutasi SKPD 2017

TANJUNG SELOR – Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah disahkan belum lama ini. Perda tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Ketua Komisi II DPRD Bulungan, Amsal Anwar menyatakan perubahan nomenklatur sangat berpengaruh besar terhadap perubahan kedudukan, tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Terlebih isu yang berkembang bakal ada mutasi atau perombakan SKPD dengan disahkan-nya Perda OPD yang berlaku sejak 2017 nanti.
“Hendaknya ini dijadikan titik tolak strategi untuk pencapaian target dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021,” ujarnya, beberapa hari lalu.
Ditegaskan Amsal, penunjukkan dan penempatan kepala SKPD yang benar-benar handal, profesional, amanah, wajib melaksanakan dan mewujudkan visi misi pemerintah daerah.
“Jangan asal menempatkan posisi Kepala SKPD tanpa melihat kualitas yang dimiliki, karena mereka nantinya yang akan menjalankan program pem-bangunan,” ujarnya.
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Penunjukkan tidak dilakukan berdasarkan kedekatan emosional, suka dan tidak suka. “Karena sebaik apa pun target yang ingin dicapai, tidak akan terlaksana tanpa dukungan sumber daya manusia yang teruji dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Amsal mengharapkan pengelola SKPD lebih menekankan pada trans-paransi, efisiensi, terbuka dan tidak segan melakukan konsultasi publik untuk mendapat banyak masukan berimbang, baik dari masyarakat, akademisi dan lembaga kemasya-rakatan lain.
Dengan disahkannya Perda OPD ia berharap perangkat daerah yang baru sudah harus rampung akhir tahun ini. Awal januari 2017 mendatang, perang-kat daerah baru sudah mulai bekerja untuk menjalankan tugas dan fungsi-nya masing-masing.
“Soal berapa yang dimutasi dan seperti apa, itu hak kepala daerah, kami hanya menjalankan fungsi pengawasan kami di DPRD dan masukan terhadap kepala daerah agar merekrut yang lebih baik kedepannya,” pungkasnya. (zz)