Home >> Balikpapan >> Jaminan Sertifikat Halal Kini Ditangani BPJPH

Jaminan Sertifikat Halal Kini Ditangani BPJPH

BALIKPAPAN- Pemerintah teleh membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama.
Dengan demikian Sertifikat Jaminan Produk Halal (JPH) tak lagi ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPPOM-MUI).
“Ya tentu sangat baik sekali ini karena ke depan peran pemerintah terlibat penuh,” ujar Sekretaris MUI Balikpapan, Jailani, Minggu (27/11).
Jailani mengatakan lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini di bawah koordinasi langsung Kemenag. “MUI hanya sebagai Lembaga Penetapan Halal saja,” katanya.
Jailani menjelaskan, kewenangan pendaftaran dan pemberian Sartifikat Halal juga dikeluarkan BPJPH. “Setelah ada pendaftaran dari suatu produk yang ingin penetapan halal maka diserahkan kepada MUI untuk mengkaji lebih lanjut,” terangnya.
Ia berharap perubahan kewenangan menetapan sertifikat jamianan produk halal sudah bisa diberlakukan awal 2017 tahun depan. “Secara resmi, kami masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih digodok pemerintah pusat. Hal ini sebagai tindak lanjut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berkaitan dengan biaya ditangani BPJPH,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen Kemenag Nur Syam memastikan Majelis Ulama Indonesia tetap berperan penting dalam sertifikasi halal.
“Peran MUI sangat besar karena fatwa datang dari MUI. Pemerintah hanya memfasilitasi pendaftaran dan fasilitasi mengeluarkan sertifikat. Itu saja,” demikian penegasan Nur Syam.
Proses sertifikasi halal, menurut Nur, akan diawali dengan pemeriksaan data usulan dari industri yang dilakukan BPJPH. Data usulan sertifikasi halal sebuah produk yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pengusul oleh BPJPH. Jika lengkap, maka usulan tersebut akan diteruskan kapada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). “Hasil pemeriksaan LPH, akan kita serahkan ke MUI. Dari sinilah kemudian fatwa halal didapatkan. Jika produknya dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan fatwa halal,” kata nya. (din)