Dipublish: 21 Juni 2013, 22:25

Jatam Sebut Kejahatan Korporasi

TENGGARONG – Jaringan Aksi Tambang (Jatam) Kaltim bersama dengan kelompok tani Rimba Raya dan Gunung Krukut PPM Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kamis (20/6) lalu mendatangi Mapolres Kukar. Kedatangan mereka untuk melaporkan kasus penyerobotan lahan yang diduga dilakukan PT Bina Mitra Sumberarta (BMS).
Rombongan dipimpin Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Jatam, Merah Johansyah Ismail. Ia didampingi perwakilan kedua kelompok tani, Akmal Rabanny. Beberapa wartawan awalnya turut hadir di ruangan Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Dody Surya Putra. Namun, wartawan akhirnya diminta keluar oleh Dody. Dody meminta awak media berurusan dengan Kasubbag Humas POlres Kukar, AKP Suwarno.
Menurut Merah, aksi penyerobotan lahan dilakukan PT BMS terhadap lahan pertanian kedua kelompok tani seluas 134 hektare. Sampai kini, tak ada ganti rugi apa pun. Sementara, perusahaan tersebut melakukan eksplorasi batu bara di lahan yang dicaplok.
Masalah mengemuka ketika muncul 2 SPPT di atas lahan tersebut. SPPT pertama dimiliki Kelompok Tani Rimba Raya dan Gunung Krukut yang diterbitkan pada tahun 1996. Sementara, ada lagi SPPT dimiliki kelompok tani lain. Diterbitkan tahun 2003. Kelompok terakhir inilah yang mendapat ganti rugi dari perusahaan.
Anehnya, kedua SPPT tersebut diterbitkan pejabat yang sama. Baik di tingkat RT hingga kelurahan. Yang bikin heran, lurah yang bertandatangan sudah pensiun 2 tahun sebelum SPPT kelompok lain tersebut terbit. Lurah itu pensiun tahun 2001.
Oleh karenanya, SPPT kedua tersebut diduga palsu. Akmal yang juga Ketua kelompok tani Rimba Raya, mengakui memilki sejumlah bukti dugaan tersebut. Ia mengaku mengantongi SK pensiun lurah tersebut dari BKD Kukar, Kaltim dan perwakilan BKN regional Kalimantan.
“Pihak perusahaan berani melakukan eksploitasi lahan tersebut karena mengaku sudah membayarkan ganti rugi terhadap kelompok yang memegang SPPT kedua tadi. Padahal SPPT tersebut palsu karena lurah yang menandatangani sudah pensiun sejak 2001. Sedangkan SPPT-nya terbit pada tahun 2003,” terang Johan yang diamini Akmal.
Selain indikasi pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh aparat pemerintah di tingkat RT hingga Lurah, Merah menduga telah terjadinya praktik tindak pidana korupsi dan gratifikasi hingga pelanggaran terhadap Undang-Undang Minerba. “Ini seperti sudah menjadi modus yang umum di Kukar dan Kubar, yakni tindak kejahatan korporasi. Di mana telah terjadi persekongkolan antara aparat pemerintah dengan pihak perusahaan hingga sekelompok warga tertentu, untuk memuluskan keinginan perusahaan seakan-akan mendapatkan tanah yang sah untuk melakukan eksploitasi batu bara,” sebut Merah.
Koordinator Divisi Riset dan Pendidikan Jatam Abdullah Naim menambahkan, dia menduga oknum aparat pemerintah yang menerbitkan surat kepemilikan palsu karena mendapat imbalan dari pihak perusahaan. “Ini terbukti dengan dimenangkannya gugatan Kelompok Tani Rimba Raya dan Gunung Krukut April 2012 di Pengadilan Tingkat Pertama ketika menggugat pihak perusahaan. Ini membuktikan kalau SPPT yang dimiliki kedua kelompok tani tersebut adalah yang sah,” tegasnya. Oleh karena itu, Naim berharap agar Polres Kukar dapat segera mengungkap kasus ini.
Akmal mengakui, sebenarnya pihak Pemkab Kukar dan DPRD Kukar sudah melakukan mediasi terhadap kasus ini sejak tahun 2008 lalu. Namun, dari beberapa kali pertemuan yang digelar, tak ada satupun keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan. Sampai kini permasalahan terus berlarut-larut.
Bahkan Pemkab Kukar, lanjutnya, membentuk tim Ad Hoc untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa. Jalan terakhir yang mereka tempuh yakni dengan mengadukan menggunkan jaur hukum. “Saya berharap agar Polres dapat bertindak cepat karena kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 2005 hingga sekarang. Lahan pertanian kami diserobot oleh perusahaan tanpa adanya ganti rugi. Kami adalah pemilik sah lahan itu dan itu telah terbukti di pengadilan,”ucapnya.
Akibat dari sengketa ini, anggota kedua kelompok tani tersebut kehilangan mata pencahariannya sebagai karena lahan mereka sudah dieksploitasi. Sebelumnya, di atas lahan itu mereka menanam tanaman tani hingga kebun, seperti padi hingga jenis-jenis buah-buahan mulai dari durian, nangka, rambutan dan lainnya. (ale)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger