Dipublish: 14 Maret 2013, 20:49

Jelang Pilgub, Dorong Partisipasi Politik

SAMARINDA – Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2013, seluruh anggota DPRD Kaltim mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), pada 7-9 Maret lalu. Bimtek bertema ‘Mendorong Partisipasi Politik Publik yang Bertanggung Jawab’ menghadirkan tiga narasumber yaitu Ketua Bawaslu Pusat Dr Muhammad SIP MSi, anggota KPU Pusat Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah SIP MSi dan dosen Unair Pribadi.
Dalam Bimtek itu, Ketua DPRD Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengatakan, partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilgub sangat diperlukan. Tanpa itu, Pemilu sebagai sebuah proses demokrasi akan kehilangan makna.
“DPRD Kaltim sangat berharap masyarakat dapat berperan aktif. Sayang kalau msyarakat sampai acuh pada Pemilu atau Pemilukada,” kata Mukmin.
Menurutnya, pemilih sebagai subyek Pemilu mutlak diperlukan, agar mereka bisa berperan aktif mendukung mulai perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi sesuai dengan perannya masing-masing.
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap Pemilu/Pilkada menandakan bahwa demokrasi di Kaltim sudah berjalan cukup baik, dan masyarakat sadar terhadap hak-haknya sebagai warga negara.
“Semua pihak harus mengupayakan bagaimana mendorong partisipasi politik masyarakat terhadap Pemilu maupun Pilgub. Tentu didasari kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan sadar politik,” kata Mukmin.
Dalam kesempatan itu, Dr Muhammad dalam paparannya menyebutkan, penyelenggaraan Pemilu merupakan upaya penataan politik dan pemerintahan, melalui proses politik dirancang memberi ruang bagi kekuatan politik dan masyarakat untuk terlibat dalam menentukan pejabat-pejabat publik. Bersamaan dengan restrukturisasi ruang publik tersebut, suatu kesadaran baru muncul akan pentingnya menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini merupakan tantangan besar untuk mengejawantahkan penegakan kedaulatan rakyat dalam pemungutan suara.
“Selama fungsi pengawasan dimiliki Bawaslu lemah. Karena itu UU No 15 Tahun 2011 mengamanatkan penguatan Bawaslu. Untuk itu dalam UU Pemilu, kewenangan Bawaslu ditambah dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada pada KPU kepada Bawaslu. Meski demikian, keputusan Bawaslu bukanlah keputusan terakhir. Oleh karenanya, jika ada pihak-pihak yang bersengketa tidak puas, mereka bisa membawa perkaranya ke pengadilan,”  kata Muhammad. (adv/hms/sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger