Home >> Politik >> Kahar Sudah Disposisi SK Pelengserannya

Kahar Sudah Disposisi SK Pelengserannya

Pergantian Ketua Dewan, Tunggu Keputusan  Gubernur Kaltim

BONTANG – Surat Keputusan (SK) pencopotan Kaharuddin Jaffar sebagai ketua DPRD Bontang sudah di meja unsur pimpinan lembaga legislatif itu. Wakil Ketua DPRD Faisal mengatakan dalam waktu dekat lembaganya akan membahas perihal surat masuk itu.
Pembahasan awal dilakukan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Hasil pembahasan Banmus akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dikonsultasikan. Banmus akan mengikuti semua tahapan agar tidak salah langkah.
“Tahapannya, kami masukkan ke Banmus dulu. Setelah itu, unsur pimpinan bersama Komisi I akan berkonsultasi ke Kemendagri, bagaimana mekanismenya. Jangan sampai salah langkah, apa-apa saja kiranya yang akan kami tempuh selanjutnya,” ujarnya.
Faisal mengungkapkan, Kahar telah mendisposisi SK pergantian pucuk pimpinan DPRD Bontang dengan nomor surat B-848/Golkar/XI/2016 tertanggal 17 November 2016. Terkait status, kata dia, jika SK Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) belum terbit, posisi Kahar masih sah sebagai pemimpin dari 24 anggota legislatif Bontang.
Dikonfirmasi terpisah, Kahar membenarkan surat yang meminta dirinya lengser itu telah dia teruskan dan diproses sesuai tata tertib DPRD. Dia berharap, dengan kondisi seperti ini, unsur pimpinan wakil rakyat Bontang tetap menjaga kondusifitas di lingkungan dewan.
“Saya tidak ingin urusan ini menimbulkan pro dan kontra. Biarkan berjalan. Ini urusan saya dan partai. Saya minta kepada pimpinan yang lain, agar dijalankan sesuai tatib. Jangan gegabah, mungkin Desember perlu konsultasi ke Depdagri dulu. Hasilnya, itulah yang diproses nanti di DPRD,” ungkapnya.
Disinggung wacana penunjukan pelaksana tugas (Plt), Kahar menga-takan, hal tersebut bisa dilakukan jika pimpinan DPRD berhenti. Namun, melihat kasus dirinya, Kahar menyatakan tidak berhenti, melainkan diganti posisinya. Sampai dengan surat dari Gubernur belum turun dirinya masih berposisi sebagai unsur pimpinan.
“Ini ada tiga pimpinan. Kalau saya misalkan diganti, untuk sementara akan digantikan pimpinan yang lain untuk jadi pelaksana. Tetapi sebelum SK terbit, saya masih sah menjabat sebagai ketua DPRD. Saya tidak ingin berdebat soal ini, saya minta teman-teman DPRD, jangan sampai kita terkotak-kotakan hanya karena ini,” ungkapnya, berusaha menjernihkan situasi. (ram914)