Breaking News
Home >> Bontang - Kutim >> Kalau UN Dihapus, Sebaiknya di 2018

Kalau UN Dihapus, Sebaiknya di 2018

Kutai Timur Tidak Masalah Penghapusan Ujian Nasional

SANGATTA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Iman Hidayat, angkat bicara tentang wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Menurut dia, kalaupun dihapuskan, tidak menjadi soal bagi Kutai Timur.
Iman menerangkan, alasan Mendikbud Muhadjir Effendy, yang menyebutkan bahwa banyak daerah, dimana standardisasi akreditasi sekolahnya hanya sekitar 30 persen.
“Sementara di Kutai Timur sendiri, akreditasi sekolah mulai SD hingga SMA sudah di atas 80 persen,” kata Iman, Rabu (30/11).
Meski demikian, dirinya menilai rencana Menteri Pendidikan untuk menghapuskan UN pada 2017, mendatang seharusnya tidak bisa langsung diterapkan. Sebab, pemerintah pusat sendiri sudah menerapkan sistem UN dengan berbasis komputerisasi. Pendanaanya pun telah disiapkan, termasuk pengadaan perangkat komputer, dan tinggal dilaksanakan pada 2017 nanti.
“Ada baiknya, hasil UN 2017 yang berbasis komputer tersebut menjadi bahan evaluasi dan pada tahun 2018 barulah UN dihapuskan,” katanya.
Sementara itu, ditemui terpisah Bupati Kutai Timur Ismunandar, mengatakan, bahwa dengan adanya wacana penghapusan UN, ada unsur positifnya. Hal ini karena UN yang dilaksanakan selama ini, mengacu pada standar nasional, dimana semua daerah juga harus mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Sementara di daerah, belum tentu standar pendidikannya sudah sesuai standar nasional. “Jangankan beberapa kecamatan terjauh di Kutim, untuk beberapa daerah di Pulau Jawa, terutama di daerah pinggiran juga kemungkinan tidak sama dengan standar nasional,” ujar Ismunandar.
Masih diterangkan Ismunandar, dengan demikian maka daerah akan memiliki standar pendidikan sendiri. Namun kedepan yang perlu diperhatikan adalah dalam hal kelulusan dan standar masuk perguruan tinggi.
“Jangan sampai, sekolah menetapkan kelulusan sesuai standar daerah. Sementara dalam penerimaan perguruan tinggi, universitas menerapkan standar nasional. Maka dari itu, harus ada sinkronisasi antara pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi,” pungkasnya. (sab)