Breaking News
Home >> PEMPROV KALIMANTAN UTARA >> Kaltara Kekurangan 411 Guru SMA/SMK

Kaltara Kekurangan 411 Guru SMA/SMK

JAKARTA – Kaltara masih kekurangan tenaga pengajar. Utamanya guru di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat. Khususnya lagi untuk guru mata pelajaran khusus.
Berdasarkan perhitungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kaltara kekurangan guru mencapai 411 orang. Saat ini jumlah guru di Kaltara berjumlah 2.108 orang untuk tingkat SMA/SMK sederajat baik PNS maupun non PNS serta Guru Yayasan bagi sekolah swasta.
“Itulah kondisi kita sekarang, karena sekolah-sekolah cukup banyak kekurangan tenaga pengajar, khususnya daerah pedalaman dan perbatasan, kita hitung jumlahnya cukup besar dan harus segera diisi demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kaltara,” ujar Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie.
Akibat kekurangan tenaga pengajar, lanjut Irianto rata-rata guru terpaksa harus mengajar rangkap. Pasalnya, pihak sekolah tidak punya pilihan karena proses belajar tetap harus berjalan. Meski diakuinya, kondisi tersebut tidak baik.
“Selain terpaksa harus mengajar rangkap, kita masih menemukan adanya beberapa guru yang mengajar yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Misalnya guru mata pelajaran agama tetapi mengajar bahasa indonesia. Ada juga yang mengajar menumpuk pada mata pelajaran tertentu saja, padahal rasio mata pelajaran dan jumlah siswa harus sesuai,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan kekurangan guru, lanjut Irianto, pihaknya tidak pernah lelah dan berhenti untuk mengajukan usulan kuota pengadaan penerimaan guru atau kuota bagi guru bantu, jika memang aturannya sesuai. Mengadakan diklat dan pelatihan terhadap guru yang mengajar rangkap dan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi bidang pengajarannya. “Tetapi tentu harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi menjadi masalah di kemudian hari,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Irianto pihaknya tengah mengkaji untuk memberikan kewenangan kepada setiap kepala sekolah untuk merekrut guru, kemudian Disdikbudpora akan melakukan verifikasi ijasah dan kebutuhan guru di sekolahnya masing-masing.
“Artinya kita bekerja sama dengan kepala sekolah, bagaimana guru yang direkrut nantinya benar-benar sesuai dengan kualifikasi ijasah yang dibutuhkan. Dengan begitu saya kira permasalahan guru dapat teratasi tanpa harus menunggu kuota PNS. Tetapi kita kembali lagi ke aturan yang ada, apakah dibenarkan atau tidak,” ungkapnya. (adv)