SAMARINDA--Sekprov Kaltim Rusmadi, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Jauhar Efendi memberi apresiasi pencegahan dan pengawasan dalam mewujudkan desa berintegritas bagi perangkat desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan melalui inisiasi penyelenggaraan seminar nasional tentang implementasi dana desa.

Momentum ini diharap dapat mengajak keterlibatan semua pihak ikut mengawal pengelolaan atau implementasi dana desa yang bersumber dari APBN dengan baik terhindar dari penyalahgunaan keuangan.

“Mengingat pada forum ini semua pihak bertemu, baik pemerintah maupun unsur lain dalam masyarakat untuk mewujudkan terwujudnya desa berintegritas dalam konteks Nawa Cita. Diharapkan semua bisa mengawal pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut” kata Rusmadi diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M Jauhar Efendi saat menghadiri Seminar Nasional di Aula BAPPEDA Kutai Kartanegara, Kamis (21/12).

Jauhar menambahkan bahwa salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita yang menjadi substansi seminar adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menegaskan prinsip pembangunan yang diamanahkan dalam UU Desa, yakni desa membangun dan membangun desa. Artinya desa harus bergerak membangun, tapi juga perlu mendapat dukungan memadai serta adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak dan sektor agar terjadi percepatan serta hasilnya dirasakan masyarakat.

“Dana desa yang merupakan dukungan anggaran pembanguna desa dari APBN tersebut diharap digunakan dengan baik dalan rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sejalan dengan itu pihak terkait penyaluran dana desa dapat memaksimalkan peran mewujudkan pembangunan desa. Pemprov juga sudah mengingatkan camat agar bisa menjadi fasilitator dan motivator kepala desa beserta perangkatnya menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Camat juga hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga dapat mengantisipasi hal tidak diinginkan dalam pengelolaan desa,” tegasnya.

Seminar dihadiri Plt Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah dengan menghadirkan narasumber Ketua Satgas Dana Desa Irjen Purn Bibit Samad Rianto, Kajati Kaltim Fadhil Zumhana, serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Kaltim, Miden Sihombing. (kp)