SAMARINDA – Panitia khusus (Pansus) laporan kerja pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Awang Faroek Ishak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gubernur bergerak cepat. Tim yang dipimpin politisi Gerindra Rusianto itu mulai melakukan rapat-rapat pembahasan Senin (19/6) kemarin. 

“Tadi (kemarin) kita rapat internal mengatur jadwal kegiatan pansus, data-data yang diperlukan dalam kerja pansus dan masukan anggota DPRD serta tenaga ahli,” kata Rusianto, ditemui, di Gedung C DPRD Kaltim.

Rusianto menuturkan, waktu yang dimiliki Pansus sangat singkat, hanya satu bulan. Belum lagi ada libur lebaran yang cukup panjang. Dia akan memaksimalkan semua waktu untuk menyelesaikan tenggat pekerjaan itu. 

“Dikebut setelah lebaran. Langsung turun ke lapangan mencocokkan data. Apakah sesuai atau tidak,” sebutnya,

Pansus, kata dia, memerlukan data-data yang diperlukanberupa infrastruktur jalan, gedungdan bantuan langsung dan tidak langsung yang disalurkan oleh Pemprov. Nantinya bahan yang mereka terima akan diperiksa lagi.  

“DPRD hanya punya hak melakukan rekomendasi temuan. Untuk itu, kami akan betul-betul meninjau dilapangan sebelum mengeluarkan rekomendasi,” jelasnya.

Artinya, ujar dia,  kebanyakan tinjauan dari segi proyek dan administrasi. Bagi dia proyek tersebut harus betul-betul pekerjaannya 100 persen selesai. Jangan sampai mutu pekerjaan sampai 10 tahun, tetapi fakta di lapangan hanya tahan 2 tahun.

“Kalau seperti ini kan merugikan, saya sebagai ketua Pansus bersama teman-teman akan melakukan wewenang terkait pengawasan. Apa yang dilaporkan oleh Pemprov, akan langsung kami telisik kebenarannya,” tutur dia. 

Jadi, rekomendasi yang dikeluarka oleh Pansus, benar-benar rekomendasi yang pro pembangunan. DPRD ingin benar-benar menjadi pengawas bagi pekerjaan yang dilakukan oleh Pemprov. Ini juga sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat.  

“Kami berharap Pemprov tidak menutup-nutupi data yang kami minta,” ungkapnya. (sab)