Penajam - Demi mensukseskan jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pemerintah menggelar rapat di Desk Pilkada dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian dan TNI di Ruang Pertemuan Lantai III Kantor Bupati PPU, Kemarin.

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar mengatakan pihaknya telah mengindentifikasi beberapa persoalan yang ada dalam perangkat Desk Pilkada seperti menyediakan infrastruktur dengan memberikan kantor penunjang Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh Kecamatan di PPU.

“KPU meminta kami agar menyediakan kantor untuk PPK dan PPS , itu kami langsung instruksikan pejabat di sejumlah wilayah karena itu ada dalam batas koordinasi dan pengendalian wewenang kita untuk menugaskan pejabat itu,” ungkap Tohar ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/1).

Pemerintah telah menetapkan sekretariat untuk PPK di empat kecamatan, tapi untuk PPS di kelurahan/desa belum ditentukan. Pemkab telah meminta agar mengkonsolidasikan kepada seluruh lurah dan kepala Desa untuk mencarikan sekrrtariat dan memetakan titik pemungutan suara nantinya.

Rapat itu juga membahas tentang lokasi dan penjadwalan kampanye empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PPU.

Selain itu, Tohar mengaku akan melakukan monitoring kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU untuk segera menyelesaikan perekaman bagi warga yang telah wajib e-KTP agar nantinya warga itu dapat ditetapkan dalam daftar pemilih oleh KPU.

“Masih ada kurang lebih 7.000 yang belum rekam, tapi Kepala Disdukcapil telah menjamin merampungkan itu, nantinya akan dibantu dengan pejabat yang terdapat di kelurahan/desa supaya segera rampung,” paparnya.

Kadisdukcapil PPU, Suyanto ketika ditemui berharap warga dapat meluangkan waktu melakukan perekaman. Seperti di Kecamatan Babulu ketika dilaksanakan pelayanan jemput bola, masyarakat banyak yang tidak hadir padahal informasi perekaman sudah disosialisasikan sebelumnya. 

“Masih ada masyarakat kita yang kurang sadar pentingnya miliki data diri, walaupun itu sudah didatangi ke wilayah masing-masing,” keluhnya.

Disdukcapil PPU mengupayakan masyarakat yang belum melakukan perekaman itu bisa tuntas pada Mei 2018. Tujuannya agar mereka dapat menggunakan hak suara dalam pemilihan kepada daerah. (wn1017)