TENGGARONG - DPRD usulkan perubahan parsial pada APBD 2018 untuk menangani perbaikan Jalan Sebelimbingan dan Jembatan Kliran. Anggota Komisi I H Salehudin mengatakan pihaknya meminta agar perubahan parsial APBD 2018 dilakukan bukan hanya untuk pelunasan utang kepada pihak ketiga saja tapi juga untuk perbaikan Jalan Sebelimbingan yang semakin parah. 

“Mengingat dua hal tersebut (utang dan jalan, Red.) sangat penting dan mendesak. Meskipun sudah dianggarkan Rp7 miliar di APBD 2018, tapi menurut PU tidak menyelesaikan masalah.Jalan tersebut diperlukan lebih dari Rp 7 miliar,” katanya,” kemarin.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan perubahan parsial bisa dilakukan sekaligus mencari alokasi dana dengan cara rasionalisasi pada kegiatan lain yang belum mendesak dan menarik penyertaan modal di BUMD Kukar. “Contohnya penyertaan modal di Perusda KSDE, TP dan Bank Kaltim. Diperlukan slot dan kurang lebih Rp200 miliar untuk tuntaskan belanja yang dianggap sangat penting dan mendesak,” ungkapnya.

“Menyikapi PP 12, Plt Bupati diharapkan bisa menarik dulu keuntungan dan atau penyertaan modal kita. Evaluasi kegiatan karena masih banyak kegiatan yang belum mendesak,” imbuh Saleh.

Saleh yang berasal h dari Dapil hulu ini menegaskan jalan sebelimbingan yang merupakan urat nadi perekonomian warga hulu Mahakam ini sama pentingnya dengan kewajiban pemerintah melunasi hutang kepada pihak ketiga.

“Kita harus lihat warga pedalaman yang berjumlah 80 ribu jiwa tidak dapat akses karena jalan terputus. Lihat jalan trans Tabang, Jembatan Kliran dan Sebelimbingan berdampak domino terhadap kebutuhan masyarakat pedalaman yang naik 100 persen, ini harus dijaga dan sudah melanggar hak-hak masyarakat jika tidak ditanggapi,” tegasnya. (hei)