Jumat, 19/01/2018
Jumat, 19/01/2018
ilustrasi
Jumat, 19/01/2018
ilustrasi
TENGGARONG- Desa-desa yang menjadi lumbung kemiskinan belum fokus ditangani secara keroyokan oleh lintas OPD di lingkup pemkab Kukar. Fungsi koordinasi penanggulangan antarOPD juga mengalami kebuntuan. Kukar yang masih tergantung terhadap SDA juga menjadi faktor pemicu angka emiskinan.
“Saat ini, program penanggulangan kemiskinan belum dilakukan penyelesaian secara bersama-sama alias dikeroyok lintas OPD, dan desa-desa yang menjadi lumbung kemiskinan juga masih belum fokus untuk ditangani oleh pemkab Kukar,”kata dosen Fisipol Unikarta, Sudirman, kepada Koran Kaltim, kemarin.
Dirman mengatakan, program yang saat ini sudah berjalan di bidang pendidikan dan kesehatan tetap dipertahankan. Pemerintah juga harus membuat program yang mampu mengurangi biaya hidup tinggi, seperti harga sembako jangan sampai tinggi sehingga memicu inflasi. Program pemberdayaan masyarakat yang dibantu dengan kemudahan mendapatkan akses modal usaha.
“Sebagus apapun program, tanpa komitmen dan konsisten dari pemerintah dan legislatif juga percuma, akan kandas juga. Apalagi saat ini perekonomian mengalami perlambatan, karena ketergantungan Kukar dengan SDA. Saat ini, penguasaan ekonomi hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja,”jelasnya.
Kepala Bappeda Kukar Wiyono mengatakan, penurunan angka kemiskinan malah semakin meningkat tiap tahunnya. Karakteriktik kemiskinan di Kukar dapat diukur dari kelayakan tempat tinggal, jangkauan fasilitas kesehatan yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta terbukanya lapangan pekerjaan.
“Angka kemiskinan yang mencapai 7,99 persen dari total penduduk Kukar, semakin bertambah lagi. Program pengentasan kemiskinan yang dibuat pemkab Kukar harus tepat sasaran, sehingga orang miskin bisa sejahtera, seperti program bedah rumah harus tepat sasaran bagi orang miskin,”papar mantan Kadisdik Kukar ini.(ran)
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.