Long Hubung- Kampung Wana Pariq, Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, berhasil memanfaatkan 100 persen dana desa (DD) 2017 dengan nilai Rp839,7 juta, untuk pembuatan kandang sapi, inseminasi, maupun penggilingan tahu.

“DD 2017 di Wana Pariq juga digunakan untuk pengadaan Pembangkit Listrik Tenaa Surya (PLTS) sebagai penerangan jalan, pembukaan jalan akses pertanian, dan untuk pembuatan lapangan bulu tangkis,” ujar Kepala Kampung Wana Pariq Suprayitno di Long Hubung, Jumat.

Anggaran sebesar itu dicairkan melalui dua tahap, yakni tahap pertama 60 persen dengan nilai Rp503,82 juta. Setelah anggaran tersebut digunakan dan dibuatkan laporan pertangunjawaban, kemudiaan pihaknya mendapat transfer tahap dua yang 40 persen dengan nilai Rp335,88 juta. 

Adapun rincian penggunaan DD 2017 yang telah dikerjakan adalah semenisasi jalan kampung dengan volume 3x206 meter senilai Rp452 juta, pengurukan jalan kampung 4x156 meter dengan nilai Rp125 juta, dan semenisasi lapangan bulu tangkis bervolume 19x9x0,15 meter dengan nilai Rp104,5 juta.

Kemudian digunaan untuk pengadaan penggilingan tahu senilai Rp44,65 juta, pelatihan peningkatan kemampuan dalam pengembangan peternakan sapi senilai Rp35 juta, sosialisasi pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Rp34,6 juta, pengadaan tiang penyangga PLTS Rp5 juta, dan pembuatan kandang sapi senilai Rp50,67 juta.

Ia bersyukur karena berhasil memanfaatkan DD 2017 dan masyarakatnya juga terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut, sehingga kondisi ini mampu menambah pendapatan warga dan menambah infrastruktur dasar serta sosial dasar bagi kampung. 

Sedangkan penggunaan DD 2018, lanjutnya, berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat, anggaran yang ada akan digunakan untuk berbagai kegiatan baik untuk pembanggunan maupun pemberdayaan agar kapasitas warga setempat meningkat.

Sejumlah kegiatan yang siap dilakukan dari DD 2018 antara lain semenisasi jalan kampung, kemudiaan untuk pemberdayan penguatan usaha ekonomi yang akan dikelola oleh BUMKam.

Ia juga mengatakan bahwa kendala yang dialami di kampungnya antara lain dalam pengembangan perekonomian, kepemilikan sertifikat lahan atas nama warg eks transmigrasi, namun pemiliknya tidak tinggal di kampung setempat.

“Kami juga tidak memiliki sekolah baik PAUD mupun tingkat di atasnya karena jumlah penduduknya sedikit. Termasuk susahnya mencari pengurus kampung baik untuk aparatur, lembaga kampung, bahkan untuk pelaksanaan kegiatan dari DD karena minimnya jumlah penduduk yang hnya ada 13 KK dengan 25 jiwa,” ucap Yitno. (rol)