Rabu, 07/02/2018

Dapat Bantuan Pusat, BPBD PPU Malah Bingung

Rabu, 07/02/2018

NURLAILA

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Dapat Bantuan Pusat, BPBD PPU Malah Bingung

Rabu, 07/02/2018

logo

NURLAILA

PENAJAM-  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru merasa kebingungan etelah mendapatkan bantuan sejumlah peralatan untuk menanggulangi  kebakaran hutan dari Pemerintah Pusat jelang musim kemarau panjang pada tahun 2018.

BPBD bingung karena untuk mendatangkan bantuan berupa perahu evakuasi dua unit, mesin pompa apung dua unit, mesin pompa karhutla utama, mesin pompa karhutla ringan maupun flexibel tank membutuhkan anggaran hingga puluhan juta.

Biaya pengirimannya tidak ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga dibebankan kepada BPBD PPU.

Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Peralatan dan Logistik BPBD PPU Nurlaila menjelaskan, bantuan peralatan itu untuk mengantisipasi kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran akibat  akses jalan yang sulit dan tidak adanya sumber air ketika terjadi kebakaran lahan.

“Jadi sejumlah alat ini maksudkan untuk penanganan Karhutla yang tidak bisa dilangkau mobil tangki pemadam kebakaran,” ungkap Nurlaila ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/1).

Namun, yang menjadi permasalahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat tidak menganggarkan dana pengiriman ke setiap kabupaten/kota di Indonesia. 

“Jadi sekarang daerah yang menyiapkan dananya, jadi kami baru akan mengkoordinasikan dengan Sekretaris Daerah, Bappeda dan Badan keuangan Kabupaten PPU, untuk kisarannya biaya saya belum memastikan, karena itu tergantung dari berat peralatannya, tapi itu bisa mencapai puluhan juta,” ujarnya.

Beban pengiriman itu, kata dia, sudah ada sejak tahun 2017 lalu, seperti halnya dengan bantuan speedboat yang memakan biaya sekitar Rp115 juta. 

Selain itu menurut Nurlaila, bantuan yang juga biasanya diambil di pemerintah provinsi sekarang harus diambil di pemerintah pusat sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Mengingat kondisi keuangan daerah terus mengalami penurunan, hal ini jadi beban tersendiri.

“Ya cukup membingungkan, sebab kalau tidak diambil bantuan itu, maka akan didistribusikan ke daerah lainnya dan masih banyak provinsi yang membutuhkan dan dia siap menyiapkan dana ekspedisinya,” jelasnya. (wn1017)


Dapat Bantuan Pusat, BPBD PPU Malah Bingung

Rabu, 07/02/2018

NURLAILA

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.