SENDAWAR – Kerusakan jalan Trans Kaltim mwnuju ke wilayah tengah yang melintasi Ibu Kota Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kubar mengalami kerusakan parah. Setelah jalanan terendam banjir besar akibat meluapnya Sungai Kedang Pahu bulan lalu, badan jalan di Kampung Lambing, Muara Lawa, Cempedas, dan Pusung, sekitar satu kilometer aspalnya terkelupas. Praktis jalanan yang menyisakan tanah kondisinya kini hancur dan berlumpur.

“Belum ada perbaikan. Kami tahu ini kewenangan Pemprov Kaltim, dan seharusnya segera diperbaiki, jalan merupakan urat nadi pereknomian masyarakat,” tutur Masriansyah (54) warga Kampung Muara Lawa, kepada Koran Kaltim, Senin (3/7).

Senada, Wawan (30) warga Muara Lawa lainnya menyebut berbulan-bulan pasca banjir yang merendam badan jalan nyaris tidak ada perhatian dari pemerintah. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Muara Lawa, juga sama sekali tak memberikan bantuan perbaikan badan jalan.

“Kondisi kerusakan cukup parah mulai dari kantor PLN di Kampung Lambing, berlanjut ke Muara Lawa, Cempedas, dan Pusung. Di dekat jembatan Sungai Kedang Pahu juga rusakan parah,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Kubar FX Yapan mengakui telah mengetahui kerusakan jalan yang menjadi tenaggungjawab provinsi tersebut. Dia memaparkan perbaikan jalan lintas kabupaten ini bukan kewenangannya. Perbaikannya ada ditangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim.

“Camat sudah melaporkan kondisi itu. Saya juga sudah melihat langsung kerusakannya di Kecamatan Muara Lawa. Saya minta Dinas PU Kubar segera berkoordinasi dengan DPU Kaltim,” ungkapnya kepada Koran Kaltim di rumah jabatannya, belum lama ini.

Bupati menambahkan, akses Trans Kaltim di Kubar yang jadi tanggungan provinsi yakni mulai Simpang Kalteng (Kecamatan Muara Lawa) hingga ke Simpang Tugu (Kecamatan Barong Tongkok). Dia menyebut kerusakan poros Trans Kaltim itu sangat parah, karena semua aspalnya mengelupas, hanya tersisa tanah.

“Kerusakannya sangat parah. Jangan sampai masyarakat salah tanggap mengatakan Pemkab Kubar tidak mau memperbaikinya. Itu memang kewenangan provinsi, jadi tolong dimengerti,” terangnya.

Bupati FX Yapan beralasan meminta DPU Kubar berkoordinasi, karena sistem beban teknis kerja Pemkab Kubar untuk mempercepat pembangunan masyarakat telah dibagi sesuai porsi. 

“Sudah saya bagi kewenangan beban kerja Pemkab Kubar. Mulai dari kampung 10 persen, kecamatan 20-25 persen, dinas 50 persen, Asisten 70 persen, Sekda 90 persen, wakil bupati 95-97,5 persen, dan sampai ke saya (bupati) hanya tersisa 2,5-5 persen untuk pertimbangan terakhir dari saya,” jelasnya. 

Saat media ini mengunjungi, kondisi jalan jauh dari kata layak. Kubangan lumpur berada di tengah badan jalan. Untuk menghindari kecelakaan, warga berinisitaif menanam pohon pisang di badan jalan yang berlumpur. Ada dua pohon pisang yang di tanam oleh warga sekitar. (imr)