SANGATTA - Kepala Badan Ke-pegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Zainuddin membenarkan jika salah satu aparatur sipil negasara (ASN) yang ada di jajaran Pemkab Kutim tengah diproses hukum. ASN tersebut diketahui tidak netral alias mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

“Jadi salah satu ASN, kedapatan berkomentar mendukung salah satu pasangan calon dan sekarang sedang di proses di KPU Kaltim. Padahal kita sudah berikan imbauan lewat edaran untuk tidak mendukung calon. Kemarin mereka datang mengambil berkas, sementara mereka masih aktif bekerja, semuanya tergantung pusat kalau mereka mau memberhentikan,” kata Zainuddin kepada awak media usai mengikuti coffemorning di Ruang Meranti, Senin (2/4) kemarin.

Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim tahun 2018 sudah semakin dekat. Seluruh ASN di Kaltim diminta untuk tidak berpolitik praktis. Netralitas ASN selama tahun politik harus ditegakkan dengan tidak mendukung salah satu calon kepala daerah.

Hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun untuk mendukung salah satu calon.

Menurut Zainuddin meskipun hanya berkomentar atau hanya sekedar ‘like’ di sosial media salah satu pasangan calon tentu saja hal itu tidak diperbolehkan atau dinyatakan keberpihakan. Lebih lanjut, padahal seluruh PNS, Polri, TNI sudah diberitahukan agar tidak berpolitik, semuanya harus bersikap netral Tidak terlibat korupsi dan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Dengan demikian kata dia, pilkada akan melahirkan pemimpin yang benar-benar lahir dari proses demokrasi rakyat.

“Pilkada yang demokratis, jujur, adil, bersih dan bermartabat sehingga mampu menghadirkan pemimpin yang amanah,” tutupnya. (yul1116)