BALIKPAPAN - Sebelas daerah yang tergabung dalam Forum Daerah Pengolah, menuntut pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas kepada pemerintah pusat. Alasannya, DBH yang diterima selama ini dianggap tidak ideal.

Prosentase selama ini, pembagian DBH Migas dengan porsi 69,5 persen untuk Pemerintah Pusat dan 30,5 persen untuk daerah pengolah.

Inisiasitor Forum Daerah Pengolah, Neni Moerniaeni menjelaskan bahwa perjuangan pembagian DBH sudah dilakukan sejak 2004 lalu.

“Forum daerah pengolah sejak tahun 2004, sudah berjuang sampai ke DPR RI. Sampai membuat naskah akademik dari ITB untuk berjuang meminta sebuah keadilan,” kata dia, saat di Hotel Grand Djokro Balikpapan Kamis (12/4).

Menurutnya selama ini daerah pengolah tidak mendapatkan porsi ideal dari pemerintah pusat. “Untuk daerah pengholah harus berjuang, karena kita punya naskah akademik. Ada ketidakadilan,” ujar Neni.

Sebagai daerah pengolah, Neni yang juga Wali Kota Bontang itu, sangat rentan dengan risiko seperti yang terjadi di Teluk Balikpapan, belum lama ini. “Di daerah pengolah itu sangat luar biasa dampak degradasi lingkungan kesehatan. Belum lagi dampak sosialnya,” tambahnya.

Menurutnya ketika migas selesai diolah, maka harganya melonjak tinggi. Sehingga daerah pengolah sudah sewajarnya mendapat kan porsi yang berbeda.

“Pada saat ditambang, gas itu mungkin harganya satu dollar. Namun ketika diolah dibongkar mungkin harganya bisa jadi 7 dollar dan ada peningkatan harga,” ungkap Neni

Langkah nyata lainnya untuk mendesak peningkatan DBH, sebelumnya telah meminta revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ini sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) periode 2014-2019. Meski memang, sampai dengan saat ini, belum ada kejelasan lanjutan.

“Kemarin sempat punya kesempatan di DPR, dibawa masuklah sebagai prolegnas. Tetapi sampai habis juga belum selesai-selesai. Ini yang kita perjuangkan juga,” demikian Neni. (yud)