TENGGARONG - Bantuan stimulan atau beasiswa untuk 3.335 mahasiswa Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata tidak pernah diusulkan oleh Pemkab ke DPRD Kukar untuk disetujui anggarannya.

“Siapa bilang DPRD tidak menyetujui, justru DPRD itu selalu mendahulukan persoalan pendidikan. Intinya begini, DPRD kan menyetujui, sedangkan usulannya dari Pemkab,” kata Buherah, Anggota Komisi IV DPRD Kukar.

Diketahui, puluhan mahahsiswa Kukar menggelar aksi demontrasi pada Jumat (20/4/2018) lalu di DPRD Kukar. Mereka mempersoalkan masalah beasiswa 2018 yang tidak kunjung dicairkan di 2018 ini.

Padahal, sudah ada 3.335 berkas mahasiswa yang lolos verifikasi di Bagian Kesra Setkab Kukar. Semua proses 

penjaringan bantuan pun sudah terlaksana, namun anggaran tidak kunjung dicairkan.

“Dalam proses beranggaran itu, pemerintah mengusulkan ke DPRD untuk disetujui, jangan dibolak-balikkan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan ketika tidak diusulkan,” ungkapnya.

Buherah kembali memastikan jika DPRD sangat memperhatikan pendidikan, jika anggaran tersedia dan diusulkan maka akan disetujui. “Khusus beasiswa ini, tidak ada diusulkan,” tegasnya.

Sekkab Kukar, Marli mengaku jika anggaran bantuan stimulan untuk mahasiswa Kukar memang belum tersedia karena faktor tidak adanya dana. “Anggarannya enggak ada, TPP saja mau habis, Gaji ini  untung-untung dibayar,” keluhnya.

Namun, lanjut Marli, Pemkab tetap konsisten untuk memberikan bantuan, namun harus juga melihat kondisi 

keuangan Kukar. “Insyah Allah di perubahan kalau ada dana maka diupayakan, mudahan dana cukup,” terangnya. (ami)