BALIKPAPAN - Sektor  Pertambangan dan migas masih dominan dalam penyaluran kredit di Bank mandiri Kaltim. Meskipun hal itu dilakukan secara selektif. Comercial banking Bank Mandiri Machmuddin mengatakan  proporsi penyaluran kredit masih didominasi sektor pertambangan. Namun, sektor ini juga tidak lepas menimbulkan persoalan kredit akibat jatuhnya harga di pasaran.

“Tapi, kami juga melakukan diversifikasi misalnya infrastruktur, pertanian, perkebunan kelapa sawit, distribusi makanan dan minuman. Industri diharapkan juga harus bisa dihadirkan di Kalimantan Timur,” ujarnya saat diskusi mengenai Infrastruktur Kaltim yang digelar Bank Mandiri-AJI Balikpapan. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Sekdaprov Rusmadi, Ketua Arsitektur Balikpapan Wahyullah, Analis Ekonomi BI Kaltim Wahyu Baskoro, dan Apinddo Kaltim Slamet Brotosiswoyo, kemarin.

Untuk penyaluran kredit infrastruktur Kaltimra diakui masih kecil. Dia mengungkapkan penyaluran kredit kontruksi sampai Juli ini  baru Rp250 miliar. “Itu posisi Juli 2017. Kami komersial sendiri total kredit itu Rp2,4 triliun jadi Rp250 miliar itu baru 10 persen. Paling besar tambang, dan itu bermasalah makanya kami melakukan diversifikasi ke infrastruktur salah satunya, pertanian, perkebunan, kelapa sawit utamanya. Juga distribusi makanan minuman dan industri yang diharapkan harus hadir di Kalimantan Timur,” katanya.

Dia menilai diversifikasi usaha yang selama ini mengandalkan SDA kini ke arah industrialisasi  pariwisata. Maka dari itu, kesiapan infrastruktur sangat penting. “Kami dukung kami lihat pertumbuhan infrastruktur cukup tinggi sejalan dengan program pemerintah. Pertumbuhan tinggi tapi disamping itu, tingkat konsen di non perfoming loan untuk kontruksi secara nasional masih tinggi 7 persen,” katanya

Dia menjelaskan, sektor kontruksi ini jika dipecah lagi bukan hanya pembangunan jalan dan jembatan. Tapi juga perumahan dan hotel yang kini masih lesu sehingga berdampak pada pengembalian kredit. “Kalau kita bedah lagi tingkat NPL tingginya bisa jadi dari sisi perumahan. Ekonomi turun sehingga berdampak pada kredit kepada developer. Untuk Kaltim masih menarik. Kami dari bank berikan konsultatif sifatnya, strukturing seperti aman dari sisi resiko bank maupun pelaku usaha,” bebernya.

Pihaknya mewaspadai NPL di sektor kontruksi termasuk pertambangan. “Kalau disini kontruksi angka NPL 3 persen sudah kalau pertambangan 7 persen itu nasional. Kalau Kaltim saya lupa angka yang perbankan. Sedangkan untuk kredit UMKM hingga kini sudah mencapai Rp220 miliar namun angka itu masih kecil karena portofollio UMKM kan sudah hampir Rp2 triliun,” tukasnya.

Rusmadi menyebutkan Provinsi Kaltim selalu menempati ranking 3 dan 4 untuk tujuan investasi. Namun realisasinya sulit terwujud karena investor sulit masuk karena persoalan infrastruktur mulai dari jalan hingga ketersediaan energi belum memadai.

“Faktanya selama 2 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kaltim ini negatif. Bahkan pada 2016 kemarin, Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang pertumbuhan ekonominya negatif se-Indonesia,” beber Rusmadi.

Melihat kondisi ini, lanjut Rusmadi, sudah seharusnya dilakukan produksi hilir. Barang mentah hasil bumi mulai dari migas, batu bara hingga perkebunan di Kaltim tidak lagi seluruhnya dikirim ke luar negeri.

“Dahulu kita selalu ekspor ke China, ke India. Akhirnya ketika ada pembatasan dari pemerintah pusat, ekonomi Kaltim menjadi lemah walau untuk Indonesia ekonominya tumbuh 5 persen,” tandasnya.

Sejak 9 tahun lalu, beber dia, Pemprov Kaltim telah mendesain proyek infrstruktur mulai dari jalan, jembatan hingga pembangunan bandara yang terkoneksi. Biaya tinggi yang terjadi di Kaltim juga dipengaruhi sistem transportasi yang kurang baik.

Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo memaparkan, ada dua infrastruktur yang harus terpenuhi dalam membangun perekonomian di Kaltim, fisik dan sosial. “Kami sebagai pengusaha sudah bisa melihat infrastruktur yang bermanfaat baik jangka pendek hingga jangka panjang, dan Kaltim sulit mempunyai daya saing karena biaya logistik yang besar,” terang dia.(din)