TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Faisal Fikri mengatakan, melalui APBD Perubahan 2017 yang kini tengah di bahas di DPRD, ternyata tidak dimasukkan anggaran untuk penanganan banjir di Kabupaten Bulungan, khususnya di Tanjung Selor.

Faisal menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan banjir diakuinya sangat besar. Sehingga tidak memungkinkan untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan 2017 ini. Dicontohkannya, untuk membenahi drainase saja, dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp 100 miliar. 

Dirinya pun berharap anggaran penanganan banjir ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Oleh karena itu, koordinator Komisi I DPRD Bulungan ini, meminta kepada Pemkab Bulungan untuk selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Kaltara seputar penanganan banjir. Utamanya di Tanjung Selor yang juga merupakan ibukota provinsi. 

“Banjir ini merupakan permasalahan lama yang sudah semakin sering terjadi. Bahkan dalam kurang lebih satu tahun ini, Tanjung Selor mengalami banjir tiga kali. Kasihan masyarakat,” ungkap politisi PPP itu.

Ia juga mengatakan, alokasi anggaran untuk penanganan banjir kemungkinan akan menjadi prioritas di APBD Bulungan 2018 mendatang. “Banjir ini, sebenarnya hanya masalah drainase kota saja. Dan seharusnya kita lebih ringan. Karena ada beberapa titik memang yang sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Jadi nanti kita tinggal berkoordinasi saja dengan provinsi. Mana bagian kabupaten nanti akan kita coba ketemuan dengan pemerintah provinsi yang mana link bagian provinsi,” ungkapnya. 

“Itu nantinya yang kita padukan. Sebab ini mendesak sebenarnya. Dan mudah-mudahan di 2018 bisa kita coba optimalkan. Karena banjir sudah sering terjadi,” tegas Faisal.

Dikatakan, salah satu kegiatan yang kemungkinan terakomodir dalam APBD P 2017 ini, adalah penyelesaian turap atau siring di Jl Sabanar Lama yang masih menyisakan beberapa meter yang belum selesai. Sebab ada perjanjian dengan pihak pemerintah provinsi yang membangunkan taman di daerah itu, agar Pemkab menyelesaikan siring dengan sheetpile tersebut terlebih dahulu.

Secara umum, ungkap Faisal, anggaran yang masih bisa diutak-atik memang sangat terbatas. Yakni hanya sekitar Rp 21 miliar. Seperti diketahui, walaupun ada dana lain yang merupakan bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, termasuk dari daerah lain, penggunaanya sudah ditentukan.

"Seperti Bosnas, Bosnas.  Kemudian bantuan dari Jatim, Jateng, fokusnya sudah jelas. Tidak bisa kita ganggu gugat itu. Salah satunya untuk program transmigrasi," jelasnya.

Namun dipastikan, imbuh dia, seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) mendapatkan alokasi anggaran. Hanya saja, ada beberapa OPD yang sangat minim menerima anggaran. "Kalau dapat, semuanya pasti dapat. Cuma kita belum tahu besarannya mungkin kurang menggembirakan," pungkas Faisal. (ike815)