JAKARTA-Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan fokus mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan untuk mengejar target 23 persen bauran energi terbarukan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan himbauan Menteri ESDM yang hendak menyetop pembangunan pembangkit listrik bertenaga fosil, khususnya di Jawa.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan untuk di Jawa sendiri memang pihak PLN juga mengembangkan secara masif pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Sofyan mengatakan beberapa proyek yang sedang dikembangkan pada tahun ini adalah PLTS Cirata dan PLTW di Sukabumi selatan.

“Iya, kita fokus di energi baru terbarukan (EBT). di Jawa Khususnya. Kan udah murah ya, kita pingin Cirata 200 mega PLTS. Mau bikin angin di Sukabumi selatan 150 mw,” ujar Sofyan saat ditemui di Hotel JW Marriot, Selasa (26/9).

Sofyan menjelaskan untuk mengejar target bauran energi terbarukan memang pemerintah bersama PLN menggenjot hal ini secara besar besaran. Tercatat hingga September 2017 ini sudah ada 60 produsen listrik swasta (IPP) yang bekerjasama dengan PLN membangun pembangkit berbasis energi terbarukan.

Pada Oktober mendatang ada tambahan 300 megawatt lagi dari empat IPP yang akan mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Jika ditotal, maka memang dalam dua tahun terakhir ini capaian EBT pada listrik memang paling tinggi.

“Luar biasa, pertumbuhan selama dua tahun terakhir ini tidak pernah ada dalam sejarah kan. Kita terus berkembang, tidak kita tahan sampai kita dapat 23 persen di 2025,” ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan nilai total investasi dar proyek EBT ini juga cukup banyak. Menggaet investor dari beberapa negara, setidaknya nilai investasi dari EBT ini mencapai miliyaran dolar. “Kalau berbicara 1.100 mw yang udah teken PPA tinggal di kalikan 1,5 sampai 2 juta dolar Amerika Serikat per mega ya. Sudah banyak ya,” ujar Sofyan.

PLN mencatat, untuk investor luar negeri yang bekerja sama dengan PLN dalam pengembangan energi terbarukan ini antara lain negara negara Scadinavian, Denmark, Amerika, Singapura, China, Iran dan Arab Saudi. (rol)