TANJUNG REDEB- Seiring ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindaklanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah, yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Bupati, Kamis (5/10), sebanyak 141 pejabat di lingkungan Pemkab Berau dimutasi.

Yang menarik dari mutasi kali ini, salah satu yang diganti adalah Kepala Dinas Pendidikan Berau, Armyn Zulkiflie. Dia digantikan Basri Sahrin. Armyn sendiri kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan.

Kadisdik ini sempat jadi sorotan karena kebijakan pengangkatan honorer di salah satu sekolah. Namun, kebijakannya dianulir oleh SK bupati. Selain Kadisdik, jabatan kepala dinas yang berganti seperti Kepala Dinas PU yang ditinggalkan Basri Sahrin, untuk sementara kosong. Selanjutnya Kasat Pol PP yang sebelumnya dijabat oleh Ismail, kini digantikan oleh Iramsyah. Kepala Kesbangpol yang sebelumnya dijabat oleh Aprido Piarso digantikan oleh Ismail, mantan Kasat Pol PP Berau. Apriando berpindah sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Kemudian, Kepala Dinas Sosial yang sebelumnya dijabat oleh Hj Rohaini digantikan oleh Sri Eka. Hj Rohaini mendapat jabatan baru sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan KB.

“Dilakukannya mutasi saat ini, tentu tak hanya sekedar penyegaran saja, melainkan untuk melakukan peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan publik menjadi lebih baik ke depannya,’tukas Bupati Muharram. 

Terkait pergantian kadisdik, bupati tak membantah soal kebijakan yang menuai kontroversi. Menurutnya, seorang kepala dinas tidak boleh merasa diri sebagai penguasa, akan tetapi harus bisa menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bijak. “Secara tidak langsung, ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepala dinas lainnya. Hendaknya bekerja buat kepentingan daerah dan bukan yang lain,” terang  Muharram, saat ditanya wartawan.

Muharram menegaskan, dia akan meminta kepala dinas melakukan nota kesepahaman atau kontrak kerja dalam jabatan barunya. Sebab, pejabat yang menempati posisi baru dituntut harus menunjukkan kinerja dalam enam bulan ke depan jika ingin tetap bertahan di jabatan barunya.

“Saya akan memberikan kontrak kerja untuk melihat keseriusan pejabat-pejabat tersebut. Baik yang baru menempati posisi kepala dinas, kantor, maupun badan. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sejumlah pejabat baru tersebut, pihaknya juga akan membentuk tim dalam menilai kinerja selama enam bulan ke depan. Jadi progress yang kita amanahkan ini sampai tidak, kan nanti menjadi bahan evaluasi. Misalnya saja camat, kan mesti ada pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Nah, apakah item-item yang dimaksud ini dapat dicapai dengan baik. Inilah nanti yang menjadi dasar penilaian kita,” terangnya lagi. (ind)