TANJUNG SELOR – Koordinator Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) di Kabupaten Nunukan, Lumbis mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat diwilayahnya bergantung kepada wilayah Sabah-Malaysia. 

Atas kondisi ini lah, masyarakat di wilayah yang terdiri dari beberapa kecamatan itu, menginginkan agar dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. Dengan harapan, nanti pembangunan bisa lebih dipercepat. Sehingga infrastruktur memadahi, dan masyarakat lebih mudah ke wilayah RI, dari pada ke Malaysia.

Lumbis yang ditemui sebelum perjalanan ke Lapangan Agatis, Jumat (06/10) kemarin, mengaku sangat berharap kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kaltara dapat mendukung keinginan masyarakat menjadikan Kabudaya sebagai DOB di Bumi Benuanta.

Secara umum Lumbis menjelaskan, 80 persen ketergantungan masyarakat dengan wilayah Sabah, memang terletak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Baik mulai produk pangan mentah, setengah jadi, bahan jadi, hingga produk pangan olahan. 

Selain itu, pun terkait persoalan pembangunan infrastruktur, sedikit banyak Lumbis mengatakan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. “Sulit bagi masyarakat kami untuk mengakses berbagai macam kebutuhan dari negara sendiri,” terang Lumbis.

Tak hanya persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Lumbis mengatakan, saat ini rentang kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan dinilainya sangat jauh dan memiliki kesenjangan yang sangat tinggi. 

Hal tersebut dijelaskannya, menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak efektif. Sehingga pada titik akhirnya, masih banyak masyarakat yang tidak mendapat haknya baik secara pelayanan administratif hingga bantuan sosial lainnya.

Lumbis menegaskan, sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia, sudah seharusnya wilayah Kabudaya mendapat perhatian yang sama layaknya Krayan.  Ia juga sangat berharap ada tindakan pemerintah pusat yang masif dengan menyambut komunikasi untuk mengkoordinasikan persoalan ini.

Adapun terkait analisa kekuatan ekonomi, Lumbis mengaku daerah Kabudaya memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan pemerintahan. Sehingga ia berharap ini juga menjadi pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam pengambilan keputusan.

“Dari desain penataan daerah, kami ini di Perbatasan. Semoga ada kebijakan dari pemerintah pusat yang bersifat top down untuk pemekaran ini kepada pemerintah daerah,” pungkasnya. (ag217)