TANJUNG SELOR – Kemungkinan menurunnya kembali alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan di 2018 mendatang, tak dipungkiri akan berdampak pada sejumlah aspek di daerah.

Termasuk mengharuskan perlu adanya kebijakan efisiensi. Salah satunya adalah adanya kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap tenaga kerja kontrak yang selama ini sudah mengabdi di lingkup Pemkab Bulungan. 

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Drs Syafril mengatakan, jika pada 2017 lalu APBD Bulungan mencapai Rp1,1 triliun, kali ini sesuai KUA PPAS yang diusulkan jumlah APBD 2018 hanya sekitar Rp900 miliar saja. 

Dia mengakui berbagai strategi pembangunan harus dilakukan untuk menyikapi berkurangnya anggaran melalui APBD. Mulai dari pengurangan sejumlah kegiatan fisik, yang hanya fokus pada kegiatan yang benar-benar prioritas, juga perlunya efisiensi pengeluaran. Termasuk salah satunya, mengevaluasi keberadaan tenaga kontrak. 

“Kalau anggaran turun memang banyak dampaknya. Salah satunya, adanya kemungkinan tenaga kontrak kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh. Nantinya menyesuaikan kemampuan keuangan kita. Meskipun memang, sejauh ini keberadaan mereka juga telah membantu kita,” ujar Syafril saat ditemui wartawan, kemarin. 

Evaluasi yang dimaksud, lanjutnya, lebih kepada kinerja yang bersangkutan. Meskipun harapannya tidak ada tenaga yang dikurangi. Namun, menurutnya bisa saja hanya dari besaran gaji yang dikurangi. Hanya saja, tetap berpatokan pada standar upah minimum yang berlaku. 

“Dalam hal ini kita minta kepala OPD yang banyak memperkerjakan tenaga honor (kontrak) dapat menyampaikan absensi dan penilaian hasil kinerjanya selama ini. Kalau memang ada yang tidak memenuhi syarat untuk kita angkat lagi jadi tenaga kontrak, ya kita kurangi,” tegasnya. 

Syafril mengatakan, jumlah tenaga kontrak di Bulungan cukup banyak. Bahkan diperkirakan lebih dari 1000 orang. Itu termausk tenaga guru dan kesehatan. Walau demikian dirinya menilai ada saja tenaga kontrak yang masih perlu dipertahankan, apalagi untuk hal-hal yang urgen, seperti tenaga kesehatan dan pendidikan. 

“Yang sifatnya pelayanan langsung masyarakat, kita upayakan tetap bertahan. Namun itu kita tetap berharap keberadaan tanaga kontrak yang ada saat ini bisa dimaksimalkan. Kepala OPD bisa mengarahkan. Bagaimanapun kinerjanya juga menjadi salah satu penilaian kita,” imbuhnya. (an)