SANGATTA – Program yang dijalankan langsung Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa koordinasi dengan pihak desa ternyata menimbulkan masalah social. Dimana program yang dijalankan kerap tidak merata lantaran keterbatasan anggara. Sehingga muncul reaksi tuntutan dari warga atau kelompok yang merasa tidak puas.

Camat Busang Impung Anyek mengakui dalam beberapa bulan terakhir kerap menerima laporan dari warga terkait program pengadaan yang dilakukan OPD tersebut. Namun, pihaknya tidak mengetahui secara detail program tersebut pihak OPD tidak ada koordinasi.

“Yang sering jadi masalah bantuan dibagikan tapi jatahnya kurang. Sehingga ada yang tidak kebagian. Akibatnya muncul keresahan di masyarakat. Untungnya beberapa kali bisa ditengahi,” kata Impung.

Menurut dia, agar tidak terus menjadi persoalan sosial di masyarakat setiap OPD diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu ke kecamatan, sebelum menyalurkan bantuan tersebut. Sehingga, dari kecamatan bisa mensosialisasikan ke masyarakat tentang program yang diberikan.

“Kami pahan kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang sulit. Sehingga program pengadaan pun terbatas. Namun ada baiknya disosialisasikan dulu ke masyarakat supaya mereka paham dan tidak muncul konflik sosial,” ujarnya.

Tak hanya soal bantuan saja, program pekerjaan pembangunan proyek tanpa sepengetahuan aparatur kecamatan juga menjadi sorotannya. Sebab, sering kali proyek yang dikerjakan namun pihak desa justru tidak tahu. Sementara, saat proyek itu bermasalah atau terjadi konflik dengan masyarakat, baru pihak kecamatan dilibatkan.

“Kami tahu ada proyek masuk begitu ada masalah. Nah, harapan kami kondisi seperti ini kedepan tidak terjadi lagi,” pungkas Impung. (yul1116)