SENDAWAR - Tahun 2017 ini, Real Estate Indonesia (REI) menjajaki pembangunan perumahan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Kabupaten Kutai Barat. Rencana tersebut merupakan bagian dari Program Satu Juta Rumah yang digulirkan Presiden RI, Joko Widodo.

Menurut Ketua DPD REI Kalimantan Timur, H Arief Rahman Hasyim, pembangunan akan dibiayai pengembang dengan bantuan perbankan. Perumahan akan dibangun di lahan seluas 11 hektare di Jalan Imam Bonjol RT 2 Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok. “Tahap pertama akan kita bebaskan empat hektare, dan saat ini masih proses perizinan,” ujarnya, Kamis (23/11) lalu di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kantor Bupati Kubar di Sendawar.

Dalam acara penandatanganan MoU Penyediaan Perumahan Bagi Aparatur Sipil Negara, PTT, TKK dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah itu dihadiri Bupati, FX Yapan, Wakil Bupati Edyanto Arkan, Sekretaris Kabupaten, Yacob Tullur dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Stefanus.

Arief menjelaskan, REI membangun rumah bersubsidi tahun 2017 yang ditetapkan seharga Rp 135 juta oleh pemerintah pusat. Tapi harganya naik di tahun 2018 menjadi Rp 142 juta. “Kami berharap tindak lanjut MoU, tapi yang paling penting adalah perjanjian kerjasama dengan pihak pengembang, dan tidak terlalu lama. Sehingga proses penjualan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Yapan mengatakan, memiliki hunian yang layak merupakan kebutuhan pokok manusia. Rumah tidak dipandang sebagai tempat tinggal saja, melainkan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Dari segi ekonomi, sebagian masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah ini, termasuk para PNS, PTT dan TKK.

Menjawab permasalahan ini, Korpri sudah melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan papan ini melalui DPD REI sebagai pihak kedua. Guna membantu pembangunan 2.000 unit rumah bagi peserta yang sudah lolos proses kredit. Penyediaan rumah layak huni bersubsidi ini, diyakini dapat meningkatkan perekonomian di sekitar lokasi perumahan. “Harap dibayar kreditnya sesuai aturan yang ada. Saya ingatkan agar Dinas PKPP memastikan status hukum lahan yang menjadi lokasi perumahan nantinya,” tegas Yapan. (imr)