Breaking News
Home >> Kutai Kartanegara >> Karyawan Perusda TP Risau Isu Penghapusan Gaji
TUNTUT HAK: Puluhan karyawan Perusda TP berunjuk rasa di Gedung DPRD Kukar menuntut pencairan gaji mereka yang tiga tahun belum dibayar.
TUNTUT HAK: Puluhan karyawan Perusda TP berunjuk rasa di Gedung DPRD Kukar menuntut pencairan gaji mereka yang tiga tahun belum dibayar.

Karyawan Perusda TP Risau Isu Penghapusan Gaji

Inspektorat Masih Lakukan Audit

TENGGARONG – Puluhan karyawan Perusda Tunggang Parangan (TP) kembali menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Kutai Kartanegara, Selasa (29/11). Mereka menuntut kejelasan terkait isu penghapusan gaji yang tertunggak selama tiga tahun.
Karyawan Perusda TP berorasi sambil membawa poster betuliskan “Kami Butuh Biaya Melahirkan”, “Anak Kami Butuh Biaya Susu dan Sekolah” dan “Segera Bayarkan Hak Kami”.
Koordinator aksi, Saiduani Nyuk menyebut dalam beberapa minggu terakhir, beredar isu jika gaji karyawan yang tertunggak selama tiga tahun tidak dibayarkan.
“Kami sudah menunggu lama, gaji kami tidak juga dibayarkan, malah beredar isu gaji kami tidak dibayar. Ini yang membuat kami kembali (demons-trasi) ke DPRD Kukar untuk meminta bantuan wakil rakyat,” kata Saiduani.
Saiduani berharap Pemkab Kukar segera mencairkan penyertaan modal ke Perusda TP agar gaji karyawan bisa segera dibayarkan. “Kami minta polemik ini diakhiri, tidak perlu mencari siapa yang salah. Pemkab kami harapkan bisa mencairkan penyertaan modal agar gaji kami yang kurang lebih tiga tahun bisa dibayarkan,” harap Saiduani.
“Kami tidak akan berhenti melakukan demontrasi, dan akan melapor ke Komnas HAM atas penelantaran karyawan selama tiga tahun terakhir,” sambungnya.
Namun, sekitar 30 menit melakukan orasi, tidak ada satupun perwakilan anggota DPRD Kukar yang menemui demonstran karena sedang melaksanakan tugas di luar kota.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Wilayah (Itwil) Kukar Abdullah Panussu mengatakan, tim auditor saat ini masih mengaudit Perusda TP. Audit dilakukan sesuai permintaan Bupati Kukar Rita Widyasari sebagai syarat pencairan modal sebesar Rp6,5 miliar ke perusahaan pelat merah itu.
“Auditnya belum kelar, kalau sudah selesai langsung diserahkan ke bupati, DPRD, dan Perusda TP sendiri,” kata Abdullah Panussu, kemarin.
Menurut Abdullah Panussu, audit Perusda TP sudah dilakukan sejak dua bulan lalu. Biasanya, audit dilakukan kurang dari satu bulan.
“Jika datanya lengkap proses audit cepat selesai. Mungkin ada data yang perlu dilengkapi, saya kurang tahu karena itu kewenangan auditor,” terang Abdullah Panussu.
Terpisah, Direktur Teknis Perusda TP Suratman Mustaqim menyebut pihaknya telah mengikuti prosedur yang ditetapkan Pemkab Kukar.
Kata dia, audit dari Itwil merupakan syarat tambahan selain hasil kajian analisis ekonomi dan kelayakan penyertaan modal dari Universitas Gajah Mada.
“Kita mengikuti apa yang diarahkan Pemkab Kukar selaku pemilik modal. Kita berharap hasil audit Itwil merupakan keputusan yang terbaik buat keberlan-jutan Perusda TP dan para karyawannya. Semoga hasil audit cepat keluar mengingat ini sudah mendekati akhir tahun,” harap Suratman. (ind/ran415)