Breaking News
Home >> Kutai Kartanegara >> Kejaksaan Kembalikan Uang Hasil Korupsi
UANG NEGARA: Sekda Kukar Marli menandatangani berita acara pengembalian uang hasil korupsi yang diserahkan Kajari Kukar, Kasmin. Uang senilai Rp900 juta itu merupakan kerugian negara dari kasus pembebasan lahan untuk pembangunan SMAN 1 Muara Badak dengan terpidana G Asman Gilir.

Kejaksaan Kembalikan Uang Hasil Korupsi

Rp900 Juta, Kasus SMKN 1 Muara Badak

TENGGARONG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara menyerahkan uang sitaan kasus korupsi sebesar Rp900 juta kepada Pemkab Kukar, Rabu (5/10).
Pengembalian uang sitaan dari kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan SMKN 1 Muara Badak dengan terdakwa G Asman Gilir tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Sekda Kukar Marli dan Kajari Kukar Kasmin.
Kasmin mengatakan, uang sitaan itu dikembalikan setelah adanya putusan dari Pengadilan Tipikor di Samarinda Nomor: 5/Pid.Sus-tpk/2016/PN.SMD.
“Kita kemudian memanggil Pemkab Kukar yang diwakili Pak Sekda Marli, Asisten I Chairil Anwar, dan Kepala BPKAD M Topan,” kata Kasmin didampingi Kasi Pidsus M Iqbal kepada Koran Kaltim.
Menurut Kasmin, pengembalian uang itu merupakan bukti nyata bahwa Kejari Kukar berperan aktif dalam menyelamatkan uang negara. “Kejaksaan bukan sekedar menargetkan orang menjadi tersangka, tapi berupaya agar uang yang dikorupsi bisa dikembalikan ke negara,” ujar Kasmin.
“Kami (Kejaksaan) bukan sesuatu yang menakutkan. Mari kita bersama-sama mengelola uang negara dengan baik,” sambung Kasmin.
Ia berpesan kepada para pejabat agar segera memperbaiki kesalahan sebelum menjadi temuan. “Jangan tunggu ketahuan baru dikatakan kita mencari-cari celah,” ujar Kasmin.
Sementara itu, Sekda Kukar Marli mengaku apa yang dilakukan Kejari Kukar sangat membantu daerah di tengah kondisi keuangan Pemkab Kukar yang sedang defisit.
“Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi daerah. Saya berharap langkah seperti ini bisa terus dilakukan, sehingga hasil kejahatan tipikor bisa dikembalikan ke negara,” kata Marli.
Marli juga mengakui keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk Kejari Kukar sangat membantu pemerintah daerah. “Pengelolaan uang negara menjadi benar, sehingga tidak melebar ke masalah hukum,” terang Marli. (ind)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*