Breaking News
Home >> Headline >> Kejari Bontang Siap Eksekusi Dody

Kejari Bontang Siap Eksekusi Dody

PT Kaltim Terbitkan Surat Penahanan

BONTANG – Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim menerbitkan surat penetapan penahanan terhadap Wakil Ketua DPRD Kaltim, Dody Rondonuwu. Surat perintah Nomor 90/Pen.Pid.Tpk/2016/PT.SMR tentang penetapan penahanan terdakwa Doddy Rondonuwu. Dalam surat tersebut, Dody akan ditahan di Rutan Bontang paling lama 30 hari.
Dari lima terdakwa telah jalani persidangan di Bontang, tiga diantaranya sudah dieksekusi. Ketiganya terdiri Yohanes Marudara, Muhammad Nurdin dan Hamsyah. Dua terdakwa masing-masing Asriansyah dan Doddy masih menempuh upaya banding. Sehingga belum dieksekusi.
Kejari Bontang, Budi Setyadi mengatakan, Yohanes telah mencabut upaya banding, sehingga dilakukan eksekusi. Sedangkan dua tersangka lain tak tempuh upaya hukum dan langsung jalani hukuman. “Yohanes sudah masuk rutan, setelah Muhammad Nurdin dan Hamsyah dieksekusi. Doddy akan kami panggil dulu,” ujar Budi, Rabu (19/10).
Budi juga menuturkan, batas waktu diberikan dalam surat penetapan penahanan PT Kaltim itu dimulai sejak pembacaan putusan pengadilan. Dalam surat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diminta melaporkan pelaksanaan penahanan dalam berita acara pelaksanaan. “Surat penahanan minta untuk ditembuskan kepada keluarga secepat mungkin,” kata Budi.
Tak hanya itu, Budi mengaku pihaknya telah menerbitkan surat penetapan penahanan terhadap Doddy sejak 3 Oktober 2016. Namun, tidak dilakukan eksekusi, karena beberapa tahapan harus dilakukan. “Kami harus lakukan proses dan tahapan, yakni tahap pemanggilan resmi selama 3 hari,” tuturnya.
Pemanggilan pertama, akan dilakukan Kamis (20/10) hari ini. Jika pemanggilan itu tak diindahkan, akan dilanjut surat pemanggilan kedua dengan jarak 4 hari, termasuk pemanggilan ketiga. “Waktu pemanggilan 12 hari hingga 15 hari, jika tetap tidak datang, baru dilakukan upaya paksa,” terangnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dihadapi Dody menyeret 25 pimpinan dan anggota DPRD Bontang periode 2000–2004, termasuk Wali Kota Bontang kala itu Andi Sofyan Hasdam. Namun, di pengadilan, Sofyan tak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas. Sedangkan legislatif hampir seluruhnya divonis bersalah, meski sebagian besar telah jalani hukuman. Meski terdapat satu orang dinyatakan buron, kemudian tujuh kasus mengendap penyidikannya serta tiga orang meninggal dunia. Selain itu, empat orang dakwaannya dinyatakan batal demi hukum di tahap putusan sela.
Dody Rondonuwu, Yohanes Maru Dhara, M Nurdin dan Asriansyah. Mereka didakwa merugikan keuangan negara rata-rata lebih dari Rp200 juta. Kerugian negara itu timbul dari pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan dan peningkatan SDM, biaya sewa rumah, biaya perjalanan dinas dan biaya asuransi jiwa.
Korupsi berjamaah mantan anggota DPRD Bontang periode 2000-2004 ini telah merugikan uang negara Rp6,6 miliar. Dimana, dana pos anggaran tersebut meliputi pos asuransi jiwa Rp1.977.300.000, perjalanan dinas Rp89.439.200, biaya pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Rp751.110.000 serta biaya sewa rumah anggota DPRD Bontang Rp3.405.800.000.
Sementara ketiga tersangka, masing-masing Idrus HP harus pertanggung jawabkan uang negara Rp242.885.840, Hamzah MD Rp266.306.240 dan H Tajudin Rp250.687.840. (ram914/klk)