Breaking News
Home >> Nasional >> Kelola Hutan, NTB Gandeng Korea Selatan

Kelola Hutan, NTB Gandeng Korea Selatan

MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi menerima kunjungan President National Institute Of Forest Science (Nifos) Korea Selatan, Nam Sung Hyun, Senin (28/11). Nifos telah melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi NTB dalam bidang kehutanan lewat kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Rinjani Barat yang telah berjalan lima tahun.
Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi mengapresiasi kerja sama ini karena memang arah dari pembangunan kehutanan NTB ke depannya berbasis pada penguatan kelembagaan. “Tentu kami butuh asistensi dari pihak yang berpengalaman seperti Nifos agar kekayaan hutan kami bisa termanfaatkan sekaligus terpelihara, serta membawa dampak maksimal bagi masyarakat,” katanya usai pertemuan, Senin (28/11).
Dia mengatakan, lahan kritis di NTB saat ini sangat luas, hampir mencakup 500 ribu hektare (ha), terdiri dari hutan dan tanah di luar hutan yang kering, termasuk daerah yang curah hujannya sangat sedikit. Menurut dia, upaya pelestarian agar hutan tidak gundul atau rusak dan bagaimana agar lahan kritis itu dapat termanfaatkan dengan baik merupakan tugas semua pihak. Dia mengaku butuh kerja sama dengan berbagai pihak untuk manangani ini.
“Kalau Korea punya best practice untuk menangani lahan kritis kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama,” lanjutnya.
President Nifos, Nam Sung, mengaku bangga bisa bekerja sama dengan salah satu KPHL terbaik di Indonesia ini.
Ia melanjutkan, penelitian ini berbentuk kemitraan yang dilakukan dengan cara survei kepada masyarakat setempat. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dan berkelanjutan.
Sebelumnya, pendiri Pondok Pesantren Putri Nurul Haramain, Lombok, Tuan Guru Haji Hasanain Juaini mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban menanam pohon di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Ada sekitar 580 ribu hektar lahan kritis, kalau kita hitung tidak ada yang bisa biayai recovery ini,” ujarnya dalam Lokakarya Wartawan tentang Perubahan Iklim yang digelar Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) bersama Kedubes Norwegia di Golden Palace, Mataram, Kamis (24/11).
Ia menilai, Perda wajib tanam pohon merupakan langkah jitu dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan lahan kritis. Menurutnya, satu orang memiliki kewajiban menanam 127 batang pohon hingga 10 tahun ke depan. Dengan jumlah penduduk NTB sekitar 4,7 juta orang, maka akan ada 5,9 miliar pohon yang ditanam hingga 2026.(rol)