Breaking News
Home >> Koran Kaltara >> Kepala Daerah Diimbau Sukseskan Saber Pungli
RAKOR : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie foto bersama Direktur Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya, pada Rapat Koordinasi dan Dialog Terbuka Gubernur se-Indonesia di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Kamis (24/11) lalu.
RAKOR : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie foto bersama Direktur Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya, pada Rapat Koordinasi dan Dialog Terbuka Gubernur se-Indonesia di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Kamis (24/11) lalu.

Kepala Daerah Diimbau Sukseskan Saber Pungli

Cegah Pungli dengan Terapkam Sistem Pelayanan Berbasis Online

JAKARTA – Rapat koordinasi dan dialog terbuka yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (24/11) lalu, selah satunya membahas mengenai program Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) yang telah ditetapkan Presiden dalam Perpres No 87 2016.
Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, terdapat beberapa area yang fokus perhatian khusus dalam menyukseskan Saber Pungli di daerah. Misalnya proses perizinan. Menurut Irianto, pengawasan intensif harus dilakukan dengan melakukan ritme pencegahan.
“Seorang pemimpin misalnya kepala SKPD wajib menunjukkan keteladanan,” ujar Irianto. Dia menambahkan, penindakan pungli tetap harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Masyarakat dan birokrasi, lanjutnya, harus mampu merubah mindset atau pola pikir, dan hal itu dimulai dari perubahan pola pikir pemimpin.
Untuk itu, upaya yang akan dilakukan adalah melaksanakan sistem pelayanan pemerintahan berbasis online. Dengan begitu, lanjut Irianto indikasi terjadinya pungli dapat diminimalisir sebaik mungkin, bahkan Kaltara bisa bersih dari pungli.
Irianto juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara, agar bisa menindaklanjutinya dengan mengeluarkan edaran yang dimungkinkan setiap institusi agar menyiapkan tim satgas saber pungli sendiri. Sebab hal ini, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4288/sj tanggal 1 November 2016. “Bapak presiden berharap tim ini dapat menyadarkan para penyelenggara negara,” katanya.
Irianto berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi upaya pemberantasan pungli. Jika menemukan indikasi pungli, Irianto meminta agar masyarakat segera melaporkannya dengan menyertakan bukti otentik.
“Jangan hanya mengandalkan dari satgas saber pungli supaya tidak menimbulkan fitnah karena mencari-cari kesalahan saja. Dengan dasar dan fakta kuat maka tim akan menindaklanjutinya. tentu jika asal melapor akan ada konsekuensi hukum karena laporan masyarakat bisa dijadikan barang bukti,” tambahnya. (adv)