Kesadaran Hukum Pedagang Minim


korankaltim
korankaltim
2016-10-14 20:57:29
Satpol PP Bongkar Taman Voorvo dan Bangunan Pasar di PM Noor\



SAMARINDA - Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda Kamis (13/10) kemarin kembali beraksi. Kali ini mereka mendatangi pedagang kaki lima (PKL) di Jl PM Noor dan melakukan pembongkaran terhadap beberapa tempat berjualan yang dianggap kotor, kumuh dan menganggu ketertitban masyarakat. Tak hanya itu, sebelumnya mereka juga bergerak membongkar lapak pedagang bunga di Jl Letjen Suprapto (Jl Pembangunan) karena berjualan menyalahi aturan.

Kepala Satpol PP Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, pedagang di Jl Letjen Suprapto harus ditertibkan karena mereka berdagang di lahan milik pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kaltim.. “Kami sudah memberikan peringatan kepada para pedagang itu agar tidak berjualan di sana tapi mereka mucil (membandel).

Karena tidak didengarkan dan tidak dipatuhi jadi kami langsung melakukan pembongkaran. Tindakan ini juga kami lakukan agar kawasan itu tidak terlihat kotor,” papar Dayat, sapaan akrab, Syarif Hidayatullah kepada Koran Kaltim kemarin.

Menurutnya saat awal berdagang bunga di kawasan yang lebih akrab disebut Voorvo tersebut, pada pedagang memang meminta izin hanya berdagang tanpa melakukan aktivitas lain, tapi nyatanya mereka kata Dayat membangun fasilitas lain berupa tempat mandi, cucu dan kakus (MCK).

“Penambahan fasilitas itu yang membuat jorok tempat mereka berjualan. Akhirnya kami bongkar sekalian semuanya,” papar Dayat lagi.

Dari Voorvo, Dayat membawa rombongan Satpol PP ke Jl PM Noor dan di kawasan ini PKL berjualan tidak pada tempatnya. Mereka menggunakan kendaraan roda empat untuk berdagang tapi di tempat yang salah. “Sama seperti di Voorvo, pedagang di PM Noor juga sudah kami peringatkan agar berjualan sesuai aturan, tapi mereka bergeming, kami datangi lagi tetap seperti itu akhirnya kami bongkar,” sebut mantan Kepala BKD Samarinda ini.

Apalagi Jl PM Noor merupakan jalan akses masuk ke Kota Tepian untuk mereka yang datang dari Bontang, Berau, Kutai Timur dan Muara Badak. “Masa’ orang yang baru datang ke Samarinda sudah menemukan kekumuhan di simpang tiga jalan tersebut.

Belum lagi jalan tersebut menjadi sempit dan jelas membuat macet disana. Yang paling parah lagi, bagaimana kalau mereka tertabrak kendaraan karena di jalan itu yang melalui rata-rata kendaraan besar,” paparnya

Dayat yang melakukan penertiban selain bersama anggota Satpol PP juga bersama Camat Sungai Pinang M Fahmi sudah melakukan koordinasi.

“Camat dan lurah setempat berjanji menjaga lingkungan mereka. Kami akan terus berkoordinasi dengan mereka. Jadi semua tergantung camat dan lurah bagaimana mereka mengkoordinir warga dan menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi, karena itu komitmen mereka juga kepada kami,” pungkas Dayat. (man)



Sidang Tipiring, 11 PKL Tak Datang



SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tak hanya melakukan pembongkaran tempat berjualan pedagang Kamis (13/10) kemarin namun juga meminta kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang terkena razia untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Samarinda Jl M Yamin pukul 11.00 Wita. PKL pun diberi pilihan membayar denda Rp300 ribu atau kurungan selama 14 hari saat mengikuti sidang tersebut.

“Sidang berlangsung tertutup, ada 23 PKL dari jumlah yang tertangkap sebanyak 34 orang disidang. Tapi 11 orang tidak hadir. Yang pasti mereka yang tidak hadir akan dikenakan denda sama seperti yang mengikuti sidang yaitu denda Rp300 ribu atau kurungan 14 hari,” kata Kepala Satpol PP Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah kepada Koran Kaltim siang kemarin.

Dayat, sapaan akrab Aji Syarif Hidayatullah, menjelaskan rata-rata pedagang yang mengikuti sidang memilih pilihan yang pertama dengan membayar Rp300 ribu. Sanksi yang diberikan sesuai dengan perda yang dilanggar Perda No.19 tahun 2001 tentang larangan berjualan di kawasan hijau.

“Mengenai sanksi yang diberikan bukan berdasarkan barang yang dijual namun lebih kepada Perda tentang jualan di jalur hijau. Mengenai ini memang banyak PKL yang tidak paham dan kurang kesadaran dalam urusan aturan (Perda Samarinda). Dengan begini mereka juga akan paham tentang aturan yang ada di Samarinda,” ucapnya.

“Ada hal yang menarik setelah pulang sidang, kami melakukan penertiban di Jalan Dr Soetomo, tapi ketika kami tertibkan dengan menyita tabung gas dan payung jualanya, karena pemiliknya tidak ada dan dibiarkan begitu saja. Akhinya saya minta dengan pejaga sekolah nantinya kalau pemiliknya datang diminta menghadap saya. Tapi saya kaget setelah menayakan kepada PKL yang baru ditertibkan karena dia meninggalkan lokasi jualannya karena ikut sidang. Berarti efek jeranya belum ada dan memang kesadaran harus dibangun,” pungkasnya. (man)

loading...

baca LAINNYA