Breaking News
Home >> Politik >> Ketua Parpol Tarakan Disuluh Aturan Pilkada

Ketua Parpol Tarakan Disuluh Aturan Pilkada

TARAKAN – Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota Tarakan mensosialisasikan aturan pelaksanaan Pilkada, UU 10/2016 kepada para ketua partai politik, Kamis (1/12). Kegiatan ini merupakan kali perdana Komisi Pemilu menggelar sosialisasi meski pelaksanaan pemilihan walikota Tarakan pada 2018nanti.
“Kami jadikan Undang Undang nomor 10 tahun 2016 secara umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2017 sebagai referensi,” ujar Ketua KPU Tarakan, Teguh Dwi Subagyo usai sosialisasi, Kamis (1/12) kemarin di ruang Imbaya, Sekretariat Pemkot Tarakan.
Teguh juga menekankan, sosialisasi ini sebagai awal langkah Komisi Pemilu memberikan pemahaman soa aturan pelaksanaan Pilkada nanti. “Target kami adalah membangun sebuah kesadaran dan pemahaman demokrasi dan politik kepada para pihak,” imbuhnya.
Menurut dia, Komisi Pemilu sudah mulai menjalankan serangkaian tahapan jelang pelaksanaan Pilkada Tarakan. Sesuai jadwal, sejak Desember hingga Juli 2017, pihaknya sudah akan melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh masyarakat. “Mulai bulan ini sampai Juli tahun depan, sosialisasi ke masyarakat yang melebur ke kegiatan mereka, karena tidak ada anggaran,” ungkap Teguh.
KPU akan mengunjungi perkumpulan-perkumpulan warga untuk memberikan sosialisasi. “Apakah itu apel, upacara, pertemuan paguyuban yang kegiatannya dialogis kami akan masuk,” bebernya.
“Tidak ada biaya, kami tidak perlu dibayar, kami juga tidak perlu mempersiapkan biaya. Yang penting kegiatan itu berjalan, itu yang kami usahakan,” tambah dia.
Tak hanya sosialisasi di tempat umum, KPU rencananya juga akan mendatangi sekolah-sekolah dengan target pemilih pemula. Sejau ini belum terjadwal. Kalau di tingkat sekolah Teguh meminta agenda sosialisasi tidak sama sekali mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Bisa juga kita buat kelas pemilu dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Harapan kami yang kami undang di sosialisasi pertama ini akan menjadi pioner atau sosialisasi selanjutnya untuk menyebarkan lagi secara berantai kepada seluruh lapisan masyarakat,” harapnya.
Dalam Undang undang Pemilu tahun 2016yang di sosialisasikan, Teguh mengakui ada perubahan khususnya menyangkut penyelengaaraan. “Di UU Pilkada 10 tahun 2016 ini ditegaskan lagi rekrutment PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus lebih lebih terbuka lagi dan bisa memutus kebiasaan penyelenggara itu turun temurun,” tegasnya. (saf)