Breaking News
Home >> Politik >> Komisioner Baru Bawaslu Diragukan Tangani Sengketa Pemilu
WAJAH BARU: UU tidak mensyaratkan keahlian hukum untuk komisioner baru Bawaslu. Padahal, lembaga itu ditargetkan menangani sengketa pemilu secara mandiri. (FOTO: Antara Foto)
WAJAH BARU: UU tidak mensyaratkan keahlian hukum untuk komisioner baru Bawaslu. Padahal, lembaga itu ditargetkan menangani sengketa pemilu secara mandiri. (FOTO: Antara Foto)

Komisioner Baru Bawaslu Diragukan Tangani Sengketa Pemilu

JAKARTA – Kemampuan para komisioner baru Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani sengketa pemilihan umum tahun 2019 diragukan. Seleksi komisioner yang saat ini digelar, disebut-sebut tidak menyertakan penguasaan ilmu hukum sebagai syarat penerimaan.
Menurut Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi, ketiadaan syarat tersebut janggal. Alasannya, kata dia, draf RUU Pemilu yang kini tengah dibahas DPR dan pemerintah akan memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa kepada Bawaslu. “Kompetensi anggota belum cukup kuat untuk menanggung kewenangan besar Bawaslu itu,” tutur Veri di Jakarta, Kamis (17/11).
Veri menuturkan, selain pemahaman dan pengalaman sebagai pengawas pemilu, anggota Bawaslu juga harus mengetahui seluk-beluk penyelesaian sengketa.
Merujuk draf beleid pemilu baru, Veri berkata, nantinya Bawaslu bisa memeriksa dugaan pelanggaran pemilu, baik yang berunsur pidana maupun administrasi, tanpa asistensi Komisi Pemilihan Umum dan Polri.
“Karena didesain sebagai lembaga penyelesai sengketa juga, mestinya ada syarat yang akomodir supaya ada komisioner yang punya pengalaman di bidang hukum,” katanya.
Mendukung kewenangan Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilu, perbaikan sistem rekruitmen pegawai juga diusulkan dilakukan di lembaga tersebut.
Menurut peneliti Sindikat Pemilu Demokrasi Erik Kurniawan, komposisi pegawai Bawaslu sebaiknya tidak hanya berasal dari kalangan pegawai negeri sipil. Erik mengusulkan adanya rekruit-men terhadap kalangan ahli atau profesional untuk mendukung kewena-ngan baru Bawaslu.
“Untuk menjawab kebutuhan desain kewenangan Bawaslu menyelesaikan sengketa, enaknya itu didorong semacam pegawai publik non PNS atau abdi publik,” kata Erik.
Menurutnya, keberadaan profesional atau ahli di Bawaslu dapat meringankan beban anggaran negara. Penghematan akan muncul akibat berkurangnya rekruitmen PNS untuk mengisi kursi kepegawaian di Bawaslu.
Selain itu, kinerja Bawaslu juga diyakini meningkat jika banyak tenaga ahli atau profesional yang bekerja di sana. “Jadi kinerjanya juga lebih optimal karena dalam bekerja yang dituntut adalah prestasi kalau pekerja mau mendapat tunjangan lebih besar.” (cni)