Published On: Kam, Mar 21st, 2013

Konflik Komunal Sengketa Pertanahan Perlu Dihindari

SAMARINDA- Permasalahan sengketa pertanahan yang marak terjadi di tanah air,  bukan tidak mungkin terjadi juga di Kaltim. Ditengarai terdapat 742 kasus pertanahan yang belum bisa selesai. Untuk itu, diperlukan langkah bijak menghindari terjadinya konflik komunal di masyarakat.
“Tidak dapat dipungkiri permasalahan pertanahan terjadi di seluruh daerah. Kita perlu mengambil langkah-langkah bijaksana menyelesaikan,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Senin malam (18/3).
Menurut Awang, jika dalam penyelesaian masalah pertanahan terdapat pihak-pihak bersengketa tidak mau didamaikan, maka langkah hukum harus diambil. Guna memberi jaminan sekaligus kepastian kedudukan dan status tanah tersebut.
Terhadap pelaksanaan pembangunan yang saat ini gencar dilaksanakan Pemprov Kaltim bersama kabupaten dan kota, Awang berharap dukungan, perhatian serta prioritas BPN Kaltim dalam penanganan pengadaan tanah.
Terdapat 16 kegiatan perlu diprioritaskan. Salah satunya adalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalur lintasan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 kilometer dengan lima segmen atau paket kegiatan proyek.
Beberapa hal yang dinilai masih menghambat misalnya, soal ganti rugi lahan masyarakat yang masih sangat tinggi dan jauh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan jalur tambang batu bara serta masuk kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.
Sedangkan HLSW sudah dibu-atkan ijin pinjam pakai dan  Ta-hura Bukit Soeharta masuk dalam RTRWP dengan status APL.
Selain itu, kawasan industri di Bontang untuk proyek kilang yang baru dengan kapasitas produksi mencapai 2×300.000 barel. Berikutnya, Kawasan Industri Khusus Kariangau Balikpapan terdapat 300 hektar lahan tumpang tindih dengan perusahaan lain.
Pembangunan jalur kereta api Muara Wahau ke Lubuk Tutung sepanjang 135 kilometer juga  perlu dukungan BPN Kutim. “Sedangkan untuk pembangunan jalur kereta api dari Kutai Barat  ke Balikpapan diharapkan agar BPN Balikpapan, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara berkoordinasi untuk  ikut menyelesaikan pembebasan lahan,” ujar Awang. (hms)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web