Home >> Headline >> KPK Sepakat, APBN Biayai 10 Parpol

KPK Sepakat, APBN Biayai 10 Parpol

Pemerintah Tanggung Setengah dari Rp9,3 Triliun

JAKARTA – Wacana pembiayaan parpol dari APBN kembali menggeliat. Hal itu menyusul adanya kajian dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil kajian mengenai penguatan Parpol.
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan sepakat pemerintah memberikan pembiayaan parpol sebanyak 50 persen dana yang dibutuhkan. Sedangkan sisanya parpol lah yang mencari sendiri. “Kajian KPK bukan hanya pendanaan tapi dalam konteks memperkuat parpol,” kata Pahala saat merilis hasil kajian yang juga disaksikan oleh perwakilan 10 Parpol di Gedung KPK, Senin (21/11).
Dalam memaparkan hasil kajiannya, Pahala menerangkan 10 Parpol perlu biaya Rp9,3 triliun setiap tahunnya untuk menunjang organisasi. Nah, hasil dari kajian KPK sarankan setengah biaya itu dari APBN. Sisanya Parpol cari dana sendiri.
Angka itu didapatkan dari kebutuhan seluruh kegiatan dari pengurus daerah sampai pada tingkat pusat. Untuk pengurus pusat, lanjut dia, 10 Parpol memerlukan anggaran senilai Rp2,6 triliun, tingkat provinsi Rp2,5 triliun, dan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp4,1 triliun. “Totalnya Rp9,3 triliun. Dari total dana itu, partai tanggung setengah atau Rp4,7 triliun dan negara lewat alokasi anggaran menanggung setengahnya, yakni Rp 4,7 triliun. Jadi kosenpenya negara 50 persen dan partai 50 persen,” kata dia.
Dana itu, kata Pahala, harus digunakan untuk kegiatan partai. Yakni sebanyak 25 persen organisasi, 75 persen pendidikan politik.
Meski begitu, Pahala mengingatkan negara tak langsung membiayai Rp4,7 triliun ke 10 parpol. Besaran dana dikucurkan negara tergantung kinerja partai sesuai instrumen dilekatkan sebagai alat pertanggung jawaban.
“Tidak sekaligus, kita perhitungkan 10 tahun mulai dari 5 persen sampai 50 persen, tergantung kinerja partai. Ada instrumen yang kita lekatkan untuk pertanggungjawaban partai. Kalau komponen etik transparan rekrutman dan kaderisasi berjalan seperti yang kita bayangkan kita sebut kinerja yang baik dan negara pada sampai 50 persen. Sementara 50 persen (dana) dari partai kita sebut “matching”. Kalau partai berhasil kumpulkan iuran, itu buktikan partai ada basis massa, ada anggota yang mau iuran,” paparnya.
Selain itu, kata Pahala kenaikan dana bantuan parpol ini belum dapat dilakukan lantaran belum adanya payung hukum. Setidaknya, kenaikan dana parpol paling cepat dilakukan setelah ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 atau revisi UU tentang Parpol yang bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.
“Berikutnya kita akan sampaikan yang paling cepat ada dua lewat revisi PP 5/2009 karena disebut Rp108 per suara, sekarang jadi Rp10.500 per suara atau lebih solid masuk dalam UU Parpol. Menurut perwakilan Kemenkum dan HAM bisa dimungkinkan masuk prolegnas 2017,” ungkapnya.
Pahala menegaskan, KPK mendukung ada kenaikan dana parpol. Hal itu lantaran bantuan APBN untuk parpol menurun. Tahun 1999, bantuan parpol Rp105 miliar. Berdasar UU 2/2011 tentang Parpol, bantuan terhadap parpol turun, hingga hanya Rp13 miliar. (inc)