Dipublish: 9 April 2013, 22:06

KPU PPU dan Timses Minta Juknis

Protes Penggunaan KTP dan KK Belum Diputuskan

PENAJAM – Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk pemungutan suara di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati PPU, 25 April 2013 nanti, belum dipastikan. Boleh tidaknya penggunaan dua identitas kependudukan tersebut, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU Pusat.

Dijelaskan Wakil Kepala Biro Hukum KPU Pusat, Syaiful Bahri, hingga kini KPU belum memutuskan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penggunaan KTP dan KK di Pemiluakada PPU nanti. Sehingga belum diterbitkan Juknis penerapan keputusan MK ini.

“Sebagai negara hukum, segala hal ada dasar hukumnya. Munculnya putusan MK ini, karena ada gugatan saat Pemilukada DKI Jakarta. Dimana warga yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) meminta agar bisa memberikan hak suara pada putaran kedua hanya menggunakan KTP dan KK,” tuturnya saat menerima anggota KPU PPU M Hatta, Selasa siang (9/4) kemarin.

Dihadapan Plt Sekkab PPU Abdul Zaman dan Kepala Disdukcapil PPU Tur Wahyu Sutrisno yang ikut dalam rombongan, Syaiful  menegaskan, KPU belum memutuskan kedua identitas kependudukan itu bisa digunakan atau tidak. Sebab masih dibahas di tingkat komisioner atau anggota  KPU. Hasilnya nanti dapat menjadi keputusan KPU apakah bisa mencoblos hanya menunjukkan KK dan KTP, atau sama sekali tidak bisa diberlakukan. “Menurut saya, terbitnya keputusan MK tersebut, KPU dan Kemendagri menindaklanjuti agar tidak terjadi persoalan. Kalau suratnya sudah masuk, kami berharap pekan depan sudah ada keputusan KPU terhadap pemungutan suara nanti,” ujarnya.

Menanggapinya, Hatta menyatakan putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Untuk bisa  melaksanakannya, KPU PPU meminta petunjuk pelaksanaannya dari KPU. “Kami datang ke KPU untuk meminta petunjuk dan ketegasan dari KPU, KTP dan KK ini bisa digunakan atau tidak,” tukasnya.

Sementara itu, Tim Sukses pasangan calon Yusran Aspar-Mustaqim MZ (YAQIN), Subiono, meminta penjelasan dari KPU, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Intinya kami ingin tahu saja, apakah putusan MK ini bisa diterapkan atau tidak. Kalau bisa diterapkan juga tidak menjadi masalah, yang penting ada keputusan resmi KPU. Kami minta surat resmi KPU soal penggunaan KTP dan KK,” katanya.

Sedangkan Pasangan calon Andi Harahap -Sutiman (AMAN), Muslimin, mendesak agar KPU segera menerbitkan Juknis dan Juklak atas keputusan MK tersebut. “Kami KPU segera mengeluarkan surat keputusann disertai juklak dan juknisnya. Karena waktu pemunggutan suara semakin dekat,” pinta Muslimin yang diamini Hendrik Sutrisno dari Tim Sukses pasangan calon Sandra Puspa dewi-Harimuddin Rasyid (SPDU). (nav)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger