Breaking News
Home >> Kutai Kartanegara >> Kukar Kebagian 1.300 Sertifikat Prona
DEDI PURWADI
DEDI PURWADI

Kukar Kebagian 1.300 Sertifikat Prona

Kuota Tahun Depan, BPN Tunggu Usulan Desa

TENGGARONG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Kartanegara mendapat jatah pembuatan 1.300 sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2017. Tahun 2016 ini, Kukar hanya mendapat jatah 900 sertifikat gratis.
“Semoga saja penambahan ini bisa dimanfaatkan masyarakat Kukar untuk memiliki sertifikat atas lahan mereka,” kata Kepala BPN Kukar Dedi Purwadi, Selasa (18/10).
Menurut Dedi, kuota 1.300 itu akan diperuntukan bagi masyarakat lintas sektoral yang berpenghasilan rendah. BPN belum menetapkan kecamatan mana saja yang akan menjadi sasaran program ini.
“Lintas sektoral ini meliputi petani, nelayan, UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelasnya.
Menurut Dedi, penetapan wilayah itu biasanya didasari dari usulan dari pemeritnah desa. Tiap-tiap desa mendapat jatah yang berbeda-beda, tergantung usulan yang masuk.
“Tidak semua yang diusulkan itu kita penuhi, tergantung hasil verifikasi BPN, makanya kadang yang diusulkan 300 yang kita berikan tidak sampai segitu, karena ini juga dilakukan secara bertahap. Artinya tidak semua desa mendapatkan program jatah paket prona,” tandasnya.
Ia menjamin tidak ada biaya di luar ketentuan yang akan dikenakan kepada peserta, kecuali biaya materai. “Semuanya gratis karena sudah ditanggung oleh negara,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, dan daerah pengembangan ekonomi rakyat.
“Program ini merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan prona seluruhnya dibebankan ke dalam APBN,” pungkansya. (ind)