Breaking News
Home >> Politik >> “Kukar Sudah Kondusif, Gubernur Jangan Paksakan Keinginan”
Jumarin  Tripada
Jumarin Tripada

“Kukar Sudah Kondusif, Gubernur Jangan Paksakan Keinginan”

DPRD Kukar Tolak Keinginan Gubernur Lantik Sekkab Kukar Baru

TENGGARONG – Wacana Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak yang menolak pelantikan Marli sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan penolakan dari DPRD Kukar. Lembaga wakil rakyat di Kukar berharap harmonisasi yang didahulukan dan kepentingan daerah yang dilihat.
“Pak Marli sudah dilantik, saya kira tarik menarik kepentingan harus di pilah. Jika berpotensi ganggu kinerja pemerintahan, maka harus menahan diri. Kami tak ada yang bermasalah soal keberadaan dan pelantikan Pak Marli,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kukar, Jumarin Tripada.
Jumarin mengaku, Gubernur harus melihat sisi positif di Kukar bahwa Marli diterima sebagai Sekkab dan Ketua TAPD. Terlebih Kukar bukan ranahnya Gubernur sehingga tidak perlu ikut membuat situasi tidak baik di Kukar. Apalagi saat ini Pemkab Kukar tengah dipusingkan dengan defisit anggaran.
“Kukar sudah kondusif dan pemerintahan Kukar jalan dengan baik. Kenapa harus diributkan lagi,” kata nya.
Ditambahkan, sejak ditinggalkan Edi Damansyah, posisi Sekkab Kukar diisi Plt Marli. Semua berjalan dengan baik dan roda pemerintahan sangat bagus.
Untuk itu, sambungnya, keinginan Gubernur perlu dikaji ulang. Gubernur tidak boleh menyamaratakan kondisi Kukar dengan daerah lain yang Sekkab-nya belum definitif.
“Kondisi di Kukar sudah kondusif, jangan memaksakan sesuatu yang berpotensi menghambat roda pemerintahan. Cukup kukira Kukar menderita dengan kondisi keuangan, aparatur pemerintahan jangan lagi diganggu kinerjanya lantaran ada isu mendefinitifkan calon Sekkab sesuai keinginan gubernur,” ucapnya.
Tanpa bermaksud “menggurui”, Jumari mengharapkan agar Gubernur lebih arif dalam membuat kebijakan Jangan memaksakan sesuatu yang sudah sesuai peraturan yang berlaku. “Kukar sudah baiki-baik saja, Sekkab sudah bekerja dan tolong berikan ruang yang baik untuk Kukar di tengah kondisi defisit ini,” tambah Politikus Gerindra ini.
Ditambahkan Sekretaris Komisi I DPRD Kukar, Supriyadi. Ia berharap Sekkab Marli tidak perlu memikirkan persoalan polemik komentar Gubernur. Sebagai Ketua TAPD Kukar, Marli harusnya lebih fokus pada pekerjannya, terutama terkait APBD Perubahan yang hingga kini belum disahkan.
“Ini Akhir tahun, jika (Sekkab) diganti maka kita harus mengulang lagi dari awal pembahasan. Fokus bahas anggaran agar pelayanan ke masyarakat kita bisa terlaksana,” ucapnya.
Supriyadi mengibaratkan Sekkab seorang ibu rumah tangga bagi Bupati yang keduanya saling terikat, terutama kenyamanan dalam bekerja dan berkomunikasi. “Jadi siapapun Sekda-nya tidak ada soal. Tetapi jika diganti dalam kondisi seperti ini, ini sama seperti mundur kembali. Sekkab baru harus paham berbaur lagi dengan sistem yang ada,” terangnya. (ami)