TENGGARONG – Ribuan guru di Kutai Kartanegara menantikan pencairan insentif yang selama empat bulan ini belum mereka terima. Mereka mengancam akan melaporkan keterlambatan pembayaran tunjangan ini kepada Presiden.

“Kalau sampai Desember ini tidak dibayarkan, maka kami akan lapor ke Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap perwakilan guru Kukar melalui rilis yang diterima Koran Kaltim, Senin (4/12) lalu.

Ketua PGRI Tenggarong, Joko Trianto membenarkan keterlambatan pembayaran tunjangan itu. Ia mengaku kerap ditanya ihwal kapan insentif itu dicairkan. “Ada saja guru yang menanyakan kapan insentif empat bulan itu dicairkan,” kata Joko Trianto kepada Koran Kaltim, kemarin. 

Menurut Joko, wajar jika guru menanyakan pencairan insentif tersebut. Karena tunjangan akan mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari. Apalagi sebagian guru di Kukar telah mengambil kredit di bank dengan jaminan SK PNS. 

“Terasa berat jika guru ada potongan gaji di bank, sangat berharap betul dengan insentif,” akunya.

“Apalagi guru dituntut untuk peningkatan kapasitas dan harus bersertifikasi, untuk mewujudkan itu juga butuh dana pendukung, seperti pembelian buku serta transportasi yang harus ditanggung oleh dana guru secara mandiri,” sambung Joko.

Namun di sisi lain, ia menilai keterlambatan itu sebagai hal yang wajar. Apalagi saat ini transfer dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat juga terlambat. 

“Menurut info bagian bendahara Pemkab Kukar, untuk pembayaran insentif guru agak berbeda dengan pembayaran insentif PNS lainnya  karena jumlah guru sangat banyak,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Hifsi G Fachrannas menyebut Pemkab Kukar tidak akan memperlambat pencairan insentif apabila dananya tersedia. “Sekarang (TPP) PNS juga belum cair. Kita harap guru bersabar sambil menunggu ketersediaan dana,” imbuh Hifsi. (ran)